Proyek Kerja Sama Pemerintah – Swasta

Standar

Dini Indah Saraswati
22313576
3TB05
Hukum dan Pranata Pembangunan

Kerja Sama Pemerintah – Swasta (Public Private Partnership)

Peran swasta di sektor publik bukan merupakan hal baru dalam pembangunan infrastruktur, tetapi isu ini menjadi menarik karena menjadi tren di berbagai negara dalam satu dekade terakhir. Secara nasional, konsep ini menjadi populer ketika pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit I pada awal tahun 2005. Beberapa proyek pemerintah seperti jalan tol, pengelolaan air minum, listrik dan telekomunikasi ditawarkan kepada swasta sebagai proyek kerjasama. Bahkan di tingkat lokal, beberapa daerah melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek infrastruktur mereka. Misalnya Pemerintah DKI Jakarta dengan Proyek Mass Rapid Transport (MRT), Pengelolaan Air Minum Tirta Nadi di Medan atau rencana pembangunan Pasar Modern Angso Duo di Jambi yang merupakan contoh kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena pertambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu menyediakan infrastruktur secara memadai.

Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah (partnership, 2011):

1.Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan;
2.Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat;
3.Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah;
4.Infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak;
5.Kinerja layanan masyarakat semakin baik;
6.Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan;
7.Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial.

dari berbagai manfaat kerjasama pemerintah dan swasta di atas cukup memberi gambaran mengapa Public Private Partnership dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur yang sering terkendala karena masalah pendanaan, teknologi, maupun manajerial. Selanjutnya melalui tulisan ini sedikit akan diulas tentang apa dan bagaimana konsep kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam penyediaan fasilitas publik serta bagaimana implementasinya di Indonesia.

Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP)
Konsep kerjasama pemerintah dan swasta memiliki dimensi yang cukup luas, sehingga berbagai institusi mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, esensi Public Private Partnership terletak pada kerjasama penyediaan hingga pengoperasian infrastruktur publik yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta.

Bank Dunia (2012) misalnya, memberikan definisi Public Private Partnership (PPP) sebagai suatu kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan swasta untuk menyediakan barang dan layanan publik, dimana pihak swasta menanggung resiko secara signifikan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan proyek kerjasama.

Dalam kaitannya dengan pihak swasta, konsep kerjasama memiliki beberapa bentuk yang seringkali digunakan secara bergantian sebagai konsep Public Private Partnership. Asian Development Bank (2013) menyebutkan, terdapat 2 (dua) istilah lain untuk menjelaskan konsep kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, yaitu partisipasi sektor swasta (private sector paricipation/PSP) dan privitasisasi, dimana kedua istilah ini dalam implementasinya memiliki ciri yang berbeda dengan public private partnership.

Sebuah kerangka kerjasama yang kuat dalam Public Private Partnership yakni mencakup ke dalam aspek pembagian tugas, kewajiban dan resiko antara pihak pemerintah dan swasta secara optimal. Pihak pemerintah dalam konsep PPP bisa merupakan sebuah kementerian, departemen, kabupaten/kota atau badan usaha milik negara.

Sedangkan pihak swasta dapat bersifat lokal atau internasional dari kalangan bisnis dan investor yang memiliki keahlian teknis dan keuangan yang relevan dengan proyek, dan bahkan dalam konteks yang lebih luas pihak swasta dalam hal ini dapat termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi berbasis masyarakat yang mewakili pemangku kepentingan secara langsung terhadap kegiatan pembangunan.

Istilah partisipasi sektor swasta (private sector participation) sering digunakan secara bergantian dengan public private partnership, namun kerjasama dalam PSP lebih menekankan pengalihan kewajiban kepada sektor swasta daripada kesempatan untuk melakukan kemitraan. Sedangkan privatisasi merupakan pelepasan kepemilikan pemerintah melalui penjualan saham, aset dan jasa operasi yang dimiliki sektor publik.

Biasanya, ketika privatisasi terjadi diikuti dengan pengaturan sektor tertentu untuk menangani masalah sosial dan kebijakan yang terkait dengan penjualan, serta kelanjutan pengoperasian aset yang digunakan untuk pelayanan publik.

Jadi istilah kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) memiliki 4 (empat) prinsip dasar, yaitu (partnership, 2011) :

1.Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya.

2.Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya.

3.Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue) yang dibayar oleh pengguna (user charge).

4.Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.

Model Public Private Partnership

Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam skema public private partnership memiliki berbagai bentuk dan tidak ada satupun model yang persis sama dengan model lainnya. Dalam prakteknya merupakan kombinasi dari fungsi-fungsi berikut :

1.Design-Build-Finance-Operate (DBFO). Model ini merupakan bentuk paling umum dari PPP. Model ini mengintegrasikan empat fungsi dalam kontrak kemitraan mulai dari perancangan, pembangunan, pembiayaan hingga pengoperasian. Penyediaan infrastruktur publik dibiayai dari penghimpunan dana swasta seperti perbankan dan pasar modal. Penyedia akan membangun, memelihara dan mengoperasikan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sektor publik. Penyedia akan dibayar sesuai dengan layanan yang diberikan untuk suatu standar kinerja tertentu sesuai kontrak.

2.Design-Build-Operate (DBO), merupakan salah satu variasi model DBFO. Dalam model ini, pemerintah menyediakan dana untuk perancangan dan pembangunan fasilitas publik. Setelah proyek selesai, fasilitas diserahkan kepada pihak swasta untuk mengoperasikannya dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh pihak swasta.

Penerapan di Indonesia

Saat ini kerjasama pemerintah dengan swasta yang populer di Indonesia dengan istilah KPS dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut, yaitu :

1.Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

2.Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

3.Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

4.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

5.Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

disamping peraturan-peraturan di atas, terdapat peraturan di bawahnya seperti Peraturan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga mengatur dan memberi ruang bagi swasta untuk menjadi mitra kerjasama pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset/barang milik daerah.

Jika ini dikelola dengan baik, tentunya aset daerah akan menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial sekaligus peluang mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah.
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Dalam peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dijelaskan mengenai tahap pelaksanaan proyek kerjasama yang terdiri dari :

1.Perencanaan Proyek, meliputi kegiatan identifikasi dan pemilihan Proyek dan Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama.

2.Penyiapan Proyek, meliputi kajian awal prastudi kelayakan (Outline Business Case) dan kajian kesiapan proyek kerjasama (Project Readness).

3.Transaksi Proyek, meliputi penyelesaian prastudi kelayakan, dan pelelangan umum badan usaha; dan

4.Manajemen Pelaksanaan Proyek yang meliputi perencanaan manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama dan implementasi manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama

Penutup
Tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas publik terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah akan sulit mengimbangi jika hanya menggunakan metode penyediaan secara tradisional karena akan terkendala dengan sumber pembiayaan, teknologi bahkan manajerial. Salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut adalah penyediaan fasilitas publik melalui kerangka kerja Public Private Partnership. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara dan daerah dengan berbagai manfaat dan kekurangan yang ada di dalamnya. Bagi daerah, ini merupakan sebuah alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan optimalisasi pengelolaan aset/kekayaan daerah sekaligus potensi sumber pendapatan daerah. Komitmen pengambil kebijakan dan berbagai pertimbangan teknis akan sangat menentukan keberhasilan implementasinya di daerah.

Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Presiden Jokowi Izinkan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bangun Infrastruktur.

12

Dengan pertimbangan unyuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut.
KPBU, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan pengelolaan risiko, Efektif, dan Efisien.

Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 itu adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:
a. Infrastruktur transportasi.
b. Infrastruktur jalan.
c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
d. Infrastruktur air minum.
e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
h. Infrastruktur komunikasi dan informasi.

Selain itu:
i. Infrastruktur ketenagalistrikan.
j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
l. Infrastruktur konservasi energi.
m. Infrastruktur fasilitas pendidikan.
n. Infrastuktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
o. Infrastruktur kawasan.
p. Infrastruktur pariwisata.
q. Infrastruktur kesehatan.
r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan
s. Infrastruktur perumahan rakyat.

“KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 5 Ayat (3) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.

“Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud paling kurang memuat:
a. Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK.
b. Kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU dan
c. Jangka waktu pelaksanaan KPBU,” bunyi Pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 38 Tahun 2015 itu.

Khusus untuk pengadaan tanah, menurut Perpres ini, diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 Ayat (5) Perpres ini.

Mengenai pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur, menurut Perpres ini, bersumber dari:
a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif.
b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment): dan atau
c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, Perpres ini menegaskan, PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. “Tarif awal dan penyesuiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu,” bunyi Pasal 12 Ayat (2) Perpres tersebut.
Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, menurut Perpres ini, PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

“PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi: a. Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi; dan b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama,” bunyi Pasal 13 Ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 itu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 itu, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU. Namun Badan Usaha juga dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsasi Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria: a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPU, menurut Perpres ini, dapat diberikan alternatif kompensasi berupa: a. Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; b. Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dan proses pelelangan; atau c. Pembelian prakarsa KPU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerag atau oleh pemenang lelang.
Menurut Perpres ini, Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBY, yang diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur. “Jaminan Pemeritah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risko keuangan dalam APBN,” bunyi Pasal 17 Ayat (3) Perpres tersebut.

Adapun mengenai kriteria, bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada sutu KPBU ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini bertindak mewakili kementerian.
Perpres ini juga mengatur mengenai perencanaan KPBU, dari mulai identifikasi dan Penetapan KPBU, penggaran KPBU; dan pengakategorian KPBU, hingga penyiapan KPBU yang meliputi Prastudi kelayakanan; rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah; penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan pengadaan tanah untuk KPBU.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 20 Maret 2015 itu. (Pusdatin/ES)

Contoh KerjaSama :

cpnskementeriankominfo2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA JARINGAN TULANG PUNGGUNG SERAT OPTIK NASIONAL PALAPA RING

 

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia (BP3TI) mengundang Badan Hukum Nasional untuk mengikuti Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring (“Proyek”). Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ruang lingkup Proyek meliputi pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan tulang punggung serat oprik :

  1. a.Paket Barat :

Di 11 Kabupaten/Kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.823 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 65.630.000,00.

  1. b.Paket Timur :

Di 40 Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia sepanjang 6.572 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 181.110.000,00.

Proyek ditargetkan dapat menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end user) dengan kecepatan transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Badan hokum adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup (fiber optic SKKL) telekomunikasi. Badan hokum yang berminat dapa mengambil dokumen prakualifikasi di Sekretariat Panitia Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum dibawah pada hari kerja dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, Pukul 10.00-15.00 WIB.

Persyaratan Pengambilan Dokumen adalah Sebagai Berikut:

  1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama atau Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa bermaterai Rp 6000,-;
  2. Pendaftar menunjukan identitas diri asli dan menyerahkan salinannya;
  3. Menyerahkan Surat pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat lain yang berwenang;
  4. Menyerahkan salinan Suarat Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (Fiber Optik SKKL) Telekomunikasi

Jakarta, 14 Juli 2015

Panitia Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Jaringan Tulang Punggung Serat Optik nasional Palapa Ring

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

 

SEKRETARIAT:

Alamat : Wisma Kodel Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B4

Telepon : 021- 3936590

PIC : Ari S. Wahyuniarti dan I Gusti Ayu febi

Email: trih003@kominfo.go.id“> trih003@kominfo.go.id danari001@kominfo.go.id“> ari001@kominfo.go.id

Website: http://www.kominfo.go.id

33

44

Sumber:

http://www.google.com

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=LYFYVfWeL4eNsAWWwoG4Bg#q=proyek+kerjasama+pemerintah+dan+Swasta+pada+Sektor+Infrastruktur&start=60

Resmi, Presiden Jokowi Izinkan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bangun Infrastruktur

https://tfkn.wordpress.com/tag/kerjasama-pemerintah-dan-swasta/

http://www.antaranews.com/berita/504134/pemerintah-siapkan-38-proyek-kerja-sama-swasta-2015

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=LYFYVfWeL4eNsAWWwoG4Bg#q=proyek+kerjasama+pemerintah+dan+Swasta+pada+Sektor+Infrastruktur&start=20

http://pkps.bappenas.go.id/index.php/en/berita/143-berita-internal/1301-pengumuman-prakualifikasi-pengadaan-badan-usaha-pelaksana-proyek-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-jaringan-tulang-punggung-serat-optik-nasional-palapa-ring

http://pkps.bappenas.go.id/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s