NARASI PEMBUATAN FILM KLA PADA BANGUNAN GYEONGBOK PALACE, KOREA SELATAN

Standar

TATA RUANG LUAR PADA BANGUNAN GYEONGBOK PALACE, KOREA SELATAN

Script Gyeongbok Palace, Korea.

       Tepatnya di sebelah utara kota Seoul (Gangbuk), Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh Dinasti Joseon. Gyeongbok Palace, sebuah nama yang indah yang mempunyai arti “tempat yang diberkati oleh kahyangan”.

1

        Barangkali nama tersebut memang tidak berlebihan karena dilihat dari sudut pandang fengshui, posisi istana Gyeongbokgung sangat strategis. Gyeongbokgung terletak di jantung kota Seoul dan diapit oleh dua buah gunung yaitu Gunung Bugaksan di bagian belakang dan Gunung Namsan di bagian depan istana. Gyeongbokgung Palace dibangun di atas area tanah seluas hampir tujuh ratus ribu meter persegi dan jumlah bangunan sebanyak lima ratus buah, serta dikelilingi oleh tembok beton.

Gerbang Gwanghwamun & Gerbang Heungnyemun

        Istana ini mempunyai empat pintu gerbang yang tinggi dan kokoh. Pintu gerbang utama Gyeongbok Palace dikenal dengan nama Gwanghwamun.

2

          Pada masa Invasi Jepang tahun 1592, gerbang ini mengalami kehancuran parah. Raja Gojong kembali memerintahkan pembangunannya di tahun 1867 bersamaan dengan pendirian kembali bagian-bagian istana. Gwanghwamun berdiri tegak sampai tahun 1926, ketika pada masa Penjajahan Jepang, gerbang ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang di Museum Nasional Rakyat Korea sebagai gerbang Bangunan Pemerintahan Jenderal Jepang yang luas. Setelah kemerdekaan dari Jepang dan Perang Korea, Gwanghwamun mengalami kerusakan parah. Barulah pada tahun 1963 almarhum presiden Park Chung-hee memerintahkan pembangunan dan perbaikan. Papan nama Gwanghwamun dilukis sendiri oleh Park Chung-hee dan berdiri tegak sampai akhir 2006.

3

4

Geunjeongjeon, Bangunan Utama Gyeongbok Palace

          Keberadaan bangunan Kunjong-jon sudah lebih dari 600 tahun, istana ini telah rusak parah beberapa kali. Meskipun hanya menyisakan sekitar selusin bangunan tetap, pada satu titik kompleks ini ditempatkan beberapa ratus bangunan. Yang telah Banyak dibangun kembali sesuai dengan spesifikasi asli dulu. Keunjeong-jeon, tahta kerajaan hall terbesar yang terbuat dari struktur kayu Korea yang masih hidup.Istana ini digunakan Sebagai tempat urusan Raja,tempat diselenggarakan acara resmi, dan menerima utusan asing. Dibangun pada 1394, sering sekali pejabat-pejabat tinggi berkumpul di pengadilan ini untuk menghormati raja mereka terdahulu.

          Keunjeong-jeon Sebelumnya ada tiga pintu gerbang berturut-turut sebelah selatan pintu masuk, antara Keunjeong-jon dan kota. Keunjeong-kanggo dapat dilihat di tengah koridor selatan. Hongnye-kanggo telah dirobohkan untuk membuat jalan. Kwanghwa-Mun ada di dinding luar istana, di depan ibukota (sekarang direnovasi untuk membangun Museum Nasional yang baru). Sebuah pemandangan yang mengesankan dari harmoni yang diciptakan antara Keunjeong-jon dan Pukhan-san seperti pegunungan, yang dapat dilihat dari pilar kedua dari ujung timur dan koridor selatan.

5

         Ini adalah tempat pertemuan para pejabat kerajaan, tempat di mana raja mengeluarkan pernyataan, menyambut utusan asing, juga tempat penobatan keluarga kerajaan seperti diangkatnya raja baru, ratu dan sebagainya.

6

Dilihat dari koridor

7

Phoenix dan anggur pola terukir di jalan joli menuju Geunjeongjeon Balai

8

Tandu jalan menuju Geunjeongjeon Hall.

Gwanghwamun Penjaga Kerajaan

2425

GeunjeongJeon (Kediaman Raja)

          Begitu masuk dari gerbang utama Gwanghamun, pengunjung bisa melihat hamparan halaman batu yang luas. Di tengah halaman berdiri bangunan utama, Geunjeongjeon, tempat kaisar menyelenggarakan pemerintahan, pertemuan, menerima tamu luar negeri, dan upacara penobatan.

9

         Gangnyeongjeon ( Hangul : 강녕전; hanja : 康寧殿), juga disebut Gangnyeongjeon Hall, adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat utama raja yang berada.  Pertama dibangun pada tahun 1395, tahun keempat Raja Taejo , bangunan berisi ruang tidur raja . Hancur selama invasi Jepang ke Korea pada tahun 1592, bangunan itu dibangun kembali ketika Gyeongbokgung dibangun kembali pada tahun 1867, tapi itu lagi dibakar oleh api besar pada November 1876 dan harus dikembalikan pada tahun 1888 mengikuti perintah dari Raja Gojong .

12

         Namun, ketika Huijeongdang dari Changdeokgung Palace dibakar oleh api pada tahun 1917, pemerintah Jepang dipotong-potong bangunan dan menggunakan bahan-bahan konstruksi untuk mengembalikan Huijeongdang pada tahun 1920. [6] sekarang Gangnyeongjeon dibangun pada tahun 1994, teliti mengembalikan bangunan ke aslinya spesifikasi dan desain.

          Gangnyeongjeon terdiri dari koridor dan empat belas ruang persegi panjang, masing-masing tujuh ruang yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung dalam tata letak keluar seperti kotak-kotak. raja menggunakan ruang tengah sementara petugas pengadilan diduduki kamar-kamar yang tersisa untuk melindungi, membantu, dan menerima pesanan. Bangunan terletak di atas fondasi batu yang tinggi, dan dek batu atau beranda terletak di depan gedung.

13

    Fitur mencatat bangunan adalah tidak adanya atap putih punggung atas disebut yongmaru ( Hangul : 용마루) di Korea. Banyak teori yang ada untuk menjelaskan ketiadaan, yang satu terkemuka menyatakan bahwa, karena raja itu disimbolkan sebagai naga selama dinasti Joseon, yang yongmaru, yang berisi surat naga atau yong (龍), tidak bisa beristirahat di atas raja ketika ia sedang tidur.

1011

Detail Tembok Pada Bangunan GeunjeongJeon

Gyotaejeon (Kediaman Ratu)

         Gyotaejeon ( Hangul : 교태전; hanja : 交泰殿)., Juga disebut Gyotaejeon Hall, adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal utama dengan ratu selama Dinasti Joseon. Bangunan ini terletak di belakang Gangnyeongjeon, tempat raja, dan berisi ruang tidur ratu. Ini pertama kali dibangun pada sekitar tahun 1440, tahun 22 Raja Sejong yang Agung .

14

     Raja Sejong, yang tercatat memiliki kesehatan yang rapuh di kemudian pemerintahannya, memutuskan untuk melaksanakan tugas eksekutif di Gangnyeongjeon, di mana ruang tempat tidurnya berada, bukan Sajeongjeon. Sejak keputusan ini berarti banyak pejabat pemerintah secara rutin diperlukan untuk mengunjungi dan mengganggu Gangnyeongjeon, Raja Sejong memiliki Gyotaejeon dibangun dalam pertimbangan istrinya privasi ratu.

15

          Bangunan ini terbakar pada tahun 1592 ketika Jepang menyerbu Korea , namun dibangun kembali pada tahun 1867. Namun demikian, ketika Daejojeon dari Changdeokgung Palace dibakar oleh api pada tahun 1917, pemerintah Jepang dibongkar bangunan dan daur ulang bahan konstruksi untuk mengembalikan Daejojeon. Bangunan saat ini dibangun kembali pada tahun 1994 sesuai dengan desain dan spesifikasi aslinya. Bangunan, seperti Gangnyeongjeon, tidak memiliki bubungan atap atas disebutyongmaru.

Donggung (Istana Pangeran Mahkota)

             Changdeokgung (Istana Changdeok) adalah sebuah komplek istana Dinasti Joseon di Seoul, Korea Selatan. Istana Changdeok adalah salah satu dari Lima Istana Besar yang dibangun sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan. Istana Changdeok terletak di sebelah timur Gyeongbokgung sehingga sering disebut dengan Donggung atau Istana Timur. Makna dari Changdeokgung (昌德宮) adalah Istana Kemakmuran.

1617

Gyeonghoeru (Paviliun)

18.jpg

       Bangunan ini terletak di samping bangunan utama yaitu Geunjeongjeon. Sangat menarik dan cantik karena Gyeonghoeru dibangun di atas pulau buatan di tengah danau dan menunjukkan ciri dari arsitektur tradisional Korea yang menggabungkan kemegahan dan kesederhanaan. Suasana yang nyaman sekaligus damai benar-benar terasa di sini.

19

Pola dirancang dengan”Angin-blowing” lubang di pegangan tangga dari lantai atas paviliun.

20

Sebuah patung naga digali dari tempat Gyeonghoeru Pavilion

2122

Tingkat atas dari Gyeonghoeru Pavilion

Hyangwonjeong (Paviliun)

23.jpg

        Bisa dibilang ini adalah paviliun khusus untuk raja karena dibangun atas perintahnya sendiri. Tempat ini menjadi tempat bersantai dan ruang pribadi sang raja. Seperti halnya paviliun Gyeonghoeru, Hyangwonjeong juga dikelilingi kolam yang cantik dan menenangkan. Sebuah jembatan panjang dibuat untuk menghubungkan Hyangwoenjeong dengan istana.

Sumber :

http://ceritacatatancoratcoret.blogspot.co.id/2011/12/gyeongbokgung-palace.html

https://corlena.wordpress.com/foreign-cities/gyeongbokgung-palace-rebuilding-and-restoration-seoul-korea/

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_invasions_of_Korea

https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl

 

 

 

Iklan

Permasalahan Yang Dihadapi Dunia Konstruksi

Standar

HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Permasalahan Yang Dihadapi Dunia Konstruksi

Pada prinsipnya pimpro memiliki tanggungjawab terhadap proses pelaksanaan proyek sesuai dengan 3 tepat : Biaya, Mutu, dan Waktu.

  1. Permasalahan Dunia Konstruksi Berkaitan Dengan Koordinasi Dan Pengaturan Manajemen.

Koordinasi merupakan salah salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik.

KOORDINASI DALAM MANAJEMEN

Pengertian Koordinasi

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thompson (Handoko, 2003:196), yaitu:

  1. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
  2. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependece), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
  3. Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

MASALAH-MASALAH DALAM PENCAPAIAN KOORDINASI YANG EFEKTIF.

Masalah-masalah ini terjadi karena adanya pembagian tugas, maka timbullah perbedaan dalam kegiatan pekerjaan. Perbedaan kegiatan tersebut dapat berpengaruh terhadap organisasi sehingga dapat menimbulkan masalah koordinasi.Perbedaan sikap dan perilaku individu – individu menimbulkan masalah koordinasi, antara lain :

  1. Adanya perbedaan dalam orientasi terhadap sasaran/ tujuan tertentu.
  2. Adanya perbedaan dalam orientasi waktu.
  3. Adanya perbedaan dalam orientasi antar pribadi.
  4. Adanya perbedaan dalam formalitas struktur organisasi.
  5. Adanya perbedaan jarak geografis.
  6. Adanya perbedaan antar manusia karena faktor social, budaya, pandangan hidup serta latar belakang pendidikan.
  7. Adanya perbedaan dalam ambisi.

TEKNIK-TEKNIK KOORDINASI

Terdapat beragam teknik koordinasi. Beberapa diantara teknik koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organisasi publik adalah teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen, teknik koordinasi dengan pendekatan mekanisme pasar, teknik koordinasi dengan pendekatan organisasi, teknik koordinasi dengan pendekatan hubungan antar struktur dan teknik koordinasi dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

  1. Teknik Koordinasi Dengan Pendekatan Proses Manajemen

Karena peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Dengan kata lain, koordinasi merupakan esensi manajemen dan secara implisit terkandung dalam fungsi-fungsi manajemen.

Teknik koordinasi dalam tahapan proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Koordinasi dalam Perencanaan.

Koordinasi dalam perencanaan merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan melalui diskusi yang saling menguntungkan, tukar pikiran. Contoh, koordinasi antara unit kelitbangan dan unit kesekretariatan untuk mengoptimalkan peran kelitbangan yang didukung kesekretariatan yang handal.

1.Koordinasi dalam Pengorganisasian.

Koordinasi merupakan esensi organisasi. Koordinasi dalam pengorganisasian sangat diperlukan manajemen antara lain dalam distribusi tugas. Misalnya, untuk kegiatan reformasi birokrasi dalam suatu instansi maka dibentuk satu tim reformasi yang bertugas menyusun konsep reformasi birokrasi. Dalam tim tersebut ditetapkan beberapa sub-tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan konsep spesifik, misalnya: sub-tim keuangan, sub-tim sumber daya manusia, sub-tim grand-design dan sebagainya.

2.Koordinasi dalam staffing.

Dalam penempatan pegawai perlu dilakukan koordinasi untuk menjamin pegawai yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place). Misalnya, untuk menghasilkan keputusan promosi jabatan pada beberapa jabatan tertentu maka dilakukan rapat Baperjakat yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur kesekretariatan khususnya kepegawaian.

 3.Koordinasi dalam directing.

 Efektivitas arahan, instruksi dan pedoman sangat bergantung pada harmonisasi atasan dan bawahan. Misalnya, dalam satu unit tertentu, pimpinan memberikan arahan ke mana unit tersebut diarahkan untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi organisasi.

  4. Koordinasi dalam pengawasan.

Koordinasi melalui pengawasan diperlukan untuk menjamin sigkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya suatu organisasi berdasarkan rencana stratejiknya menetapkan beberapa performance indicators dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan performance indicators tersebut dilakukan evaluasi triwulanan atau tahunan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tersebut. Dengan demikian, koordinasi perlu dilakukan dalam setiap proses manajemen sebagai upaya mengintegrasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau langkah tersebut tidak dilakukan maka sangat sulit bagi para manajer untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat bekerjasama secara terpadu. 

Pengertian Manajemen proyek

Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. (Iman Soeharto, 1999)

Manajemen proyek adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah dimana hasil  penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan penggunaan sumber daya dan pemilihan sub kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, saat penggunaan sumber lain dan lain-lain. Oleh sebab itu manajemen proyek pada suatu proyek konstruksi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa manajemen suatu proyek, konstruksi akan sulit berjalan sesuai dengan harapan baik berupa biaya, waktu maupun kualitas

Manajemen proyek meliputi proses perencanaan ( planning ) kegiatan, pengaturan ( organizing ),pelaksanaan dan pengendalian ( controlling ). Proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tersebut dikenal dengan proses manajemen

Tujuan dari proses manajemen adalah untuk mengusahakan agar semua rangkaian kegiatan tersebut :

  • Tepat waktu, dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek
  • Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya yang telah dianggarkan
  • Kualitas yang sesuai dengan persyaratan
  • Proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar

Proses perencanaan ( planning ) proyek dapat dikelompokkan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama planning dalam garis manajemen konsultan dan yang kedua dalam garis manajemen kontraktor.

Perencanaan yang ditangani oleh konsultan mencakup perencanaan fisik struktur secara terperinci sampai pada perencanaan anggaran biaya dan durasi pekerjaan.

Perencanaan yang ditangani oleh kontraktor mencakup perencanaan metode kontraktor, rencana anggaran dalam pelaksanaan dan perencanaan administrasi lapangan maupun perusahaan.

Metode manajemen proyek yang digunakan oleh pelaksana proyek (kontraktor) baik manajemen pelaksana, manajemen pengawasan, serta manajemen dari organisasi pemilik proyek pada umumnya adalah sama yaitu dengan berpatokan pada laporan-laporan tertulis yang disesuaikan dengan keadaan nyata dilapangan. Laporan-laporan tertulis tersebut bisa berupa laporan harian, laporan mingguan dan lain-lain.

Dan menurut  R. Sutjipto (1985), sebuah proyek dapat didefenisikan sebagai suatu usaha dalam jangka waktu yang ditentukan dengan sasaran yang jelas yaitu mencapai hasil yang telah dirumuskan pada waktu awal pembangunan proyek akan dimulai.

Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka maksud dan tujuan manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk meraih sasaran yang telah didefenisikan dan ditentukan dengan jelas seeffisien dan seefektif mungkin. Dalam rangka meraih sasaran yang telah disepakati, diperlukan sumber-sumber daya (resources) termasuk sumber daya manusia yang merupakan kunci segalanya. 

Sasaran utama dalam manajemen proyek dapat dikategorikan sebagai berikut:

  • Pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan, jangka waktu yang telah ditetapkan dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan,
  • Bagi kontraktor yang bonafide yaitu untuk mengembangkan reputasi akan kualitas pekerjaannya (workmanship) serta mempertahankannya,
  • Menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok (team work),
  • Menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana,kondisi kerja, keselamatan kerja dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan,
  • Menjaga keselarasan hubungan antara sesamanya sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka.

Manajemen proyek meliputi proses perencanaan (planning) kegiatan, pengaturan (organizing), pelaksanaan dan pengendalian (controlling). 

Proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tersebut dikenal proses manajemen.

Perencanaan (planning) adalah peramalan masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Bentuk dari perencanaan dapat berupa: perencanaan prosedur, perencanaan metode kerja, perencanaan standar pengukuran hasil, perencanaan anggaran biaya, perencanaan program (rencana kegiatan beserta jadwal).

Pengaturan (organizing) bertujuan melakukan pengaturan dan pengelompokan kegiatan proyek konstruksi agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini menjadi sangat penting karena jika terjadi ketidaktepatan pengaturan dan pengelompokan kegiatan, bisa berakibat langsung terhadap tujuan proyek.

Pengendalian (controlling) adalah proses penetapan apa yang telah dicapai, evaluasi kerja, dan langkah perbaikan bila diperlukan

  1. Permasalahan Dunia Konstruksi Berkaitan Erat Dengan Sering Ketergantungan Pengaruh Biaya, Mutu Dan Waktu.

Dalam pelaksanaan manajemen konstruksi didasari dari proses proyek itu sendiri, yang mempunyai awal dan akhir serta tujuan menyelesaikan proyek tersebut alam bentuk bangunan fisik secara efisien dan efektif. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknik pelaksanaan manajemen konstruksi itu sendiri dalam penyelenggaraannya. Beberapa ruang lingkup pekerjaan yang menjadi aspek teknik dapat dilihat dibawah ini :

Struktur pendekatan untuk manajemen proyek dengan variabel ruang llingkup kegiatan yang merupakan aspek tekniknya.

1

(Sumber : Turney J. Rodney : “The Handbook of Project Based Management”, McGraw-Hill Book Company, Berkshire, Maidenhead, England, 1991) 

Dari gambaran sistematika di atas, dapat disebutkan bahwa proses proyek konstruksi dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan serah terima. Selama proses berlangsung, beberapa aspek teknik yang berkaitan dengan proses, perlu diketahui. Aspek teknik yang umum dilakukan terdistribusi dalam :

  • Perencanaan (planning)
  • Penjadwalan (scheduling)
  • Pengendalian (controling)

Hal ini untuk mencapai tujuan proyek yaitu menghasilkan bangunan fisik yang mempunyai variabel biaya-mutu-waktu yang optimal. Sebagaimana diketahui secara tradisional bahwa ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yang umumnya dikenal sebagai Biaya – Mutu – Waktu.

 Segitiga variabel biaya – mutu – waktu yang saling mempengaruhi, variabel utama dalam aspek teknik manajemen konstruksi.

2

(Sumber : Turney J. Rodney : “The Handbook of Project Based Management”, McGraw-Hill Book Company, Berkshire, Maidenhead, England, 1991) 

Ketiga variabel tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi. Sebagai misal MUTU : kualitas mutu berkaitan dengan BIAYA yang dikeluarkan, besar kecilnya biaya secara umum menunjukkan tinggi rendahnya mutu untuk suatu pekerjaan yang sama dengan spesifikasi yang sama pula. Demikian pula dengan WAKTU pelaksanaan, tinggi rendahnya MUTU secara tidak langsung berkaitan dengan lama waktu pelaksanaan, mutu yang tinggi membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan mutu yang lebih intensif, sehingga jelas akan memakan waktu yang lebih daripada waktu yang normal. Dari WAKTU yang lebih lama ini otomatis, paling tidak dari segi biaya tidak langsung, akan kembali menambah BIAYA pelaksanaan. Bentuk saling ketergantungan ini memberikan beberapa kebutuhan akan teknik untuk menajemen proses konstruksi seperti tersebut di atas. Atas dasar tersebut, pada modul ini akan dibahas beberapa teori / teknik dalam lingkup pelaksanaan manajemen proyek konstruksi, yang meliputi :

  1. Tahap Perencanaan
  • Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS)
  • Penyusunan Organization Analysis Table (OAT)

 Memperkirakan durasi dari WBS, OAT, Analisa Harga Satuan dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

  1. Tahap Penjadwalan
  • Diagram Jaringan 1 (Activity on Arrow)
  • Diagram Jaringan 2 (Pengantar Activity on Node)
  • Metode Lintasan Kritis (CPM)
  • Aliran Kas (Cash Flow)
  1. Tahap Pengendalian
  • Monitoring 1 : Kurva – S
  • Monitoring 2 : Integrasi Biaya – Waktu (Earned Value)
  • Percepatan Waktu dengan Biaya Optimal (Least Cost Analysis).

 

  1. Contoh Proyek Konstruksi yang Berhenti Akibat Faktor Keuangan(KORUPSI).

156918_proyek-hambalang-di-sentul-bogor_663_382

Nama Proyek : Hambalang.

Lokasi :  CiteureupBogorJawa BaratIndonesia.

Sebab : Terdapat Kasus KORUPSI didalam Pembangunan HAMBALANG yang   Mengakibatkan Terhentinya Pembangunan.

Latar Belakang
Mega proyek Hambalang adalah proyek pengadaan Stadion di Bogor,Jawa Barat yang dijadikan salah satu Venue untuk menyambut South East Asia Games (SEA Games) tahun 2011, dimana Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Dalam pelaksanaannya, proyek ini tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan hingga perayaan SEA Games 2011 dimulai.

Kasus Hambalang merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak, diantaranya para elit Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Istri dari Anas Urbaningrum komisaris PT Dutasari Citralaras; Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Andi Malarangeng; Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras; dan lain sebagainya.

Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktor dimana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang diduga mensub-tenderkan sebagian proyek kepada PT Dutasari Citralaras senilai 300 M. KPK menyatakan, dalam penyelidikan Hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya. Yakni, terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang.

Kronologi

Tahun 2003-2004

Pada tahun itu, masih di Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga Depdikbud. Proyek ini digelontorkan pada tahun itu sesuai dengan kebutuhan akan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Selain itu untuk menambah fasilitas olahraga selain Ragunan.

Pada tahun itu direkomendasikan 3 wilayah yaitu Hambalang Bogor, Desa Karang Pawitan, dan Cariuk Bogor. Akhirnya yang dipilih Hambalang.

Tahun 2004

Dilakukan pembayaran para penggarap lahan di lokasi tersebut dan sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepakbola dan pagar.

Tahun 2004-2009

Proyek di Ditjen Olahraga Kemendikbud dipindahkan di Kemenpora. Lalu dilaksanakan pengurusan sertifikat tanah Hambalang tapi tidak selesai.

Tahun 2005

Datang studi geologi oleh konsultan pekerjaan di lokasi Hambalang.

Tahun 2006

Dianggarkan pembuatan maket dan masterplan. Dari rencana awalnya pusat peningkatan olahraga nasional, menjadi pusat untuk atlet nasional dan atlet elite.

Tahun 2007

Diusulkan perubahan nama dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional.

Tahun 2009

Diajukan anggaran pembangunan dan mendapat alokasi sebesar Rp 125 miliar, tapi tidak dapat dicairkan (dibintangi) karena surat tanah Hambalang belum selesai.

Tahun 2010

Pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/ HP/ BPN RI/2010, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kemenpora atas tanah di Kabupaten Bogor- Jawa Barat dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kemudian pada tanggal 20 Januari diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 m2. Lalu pada 30 Desember 2010 keluar izin pendirian bangunan.

Lalu pada 2010 juga ada perubahan lagi yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana antara lain bangunan sport sains, asrama atlet senior, lapangan menembak, ekstrem sport, panggung terbuka dan volley pasir dengan dibutuhkan anggaran Rp 1,75 triliun.

Lalu sejak 2009-2010 sudah dikeluarkan anggaran total Rp 675 miliar. Lalu 6 Desember 2010 keluar surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu untuk pembangunan proyek sebesar Rp 1,75 triliun dan pengajuan pembelian alat- alat membengkak menjadi Rp 2,5 Triliun.

Tahun 2012

31 Desember 2012 pekerjaan direncanakan selesai. Lalu penerimaan siswa baru direncanakan pada 2013-2014.

Menurut penelusuran tim investigasi dari seputarnusantara.com, bahwa pada awal Desember tahun 2009, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat M. Nazaruddin meminta tolong kepada anggota Komisi II DPR RI Ignatius Mulyono (yang juga menjabat sebagai Ketua Baleg DPR RI), agar menanyakan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) lewat telepon, perihal surat tanah Kemenpora kenapa belum selesai?

Karena BPN merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI, maka Ignatius Mulyono bersedia membantu menanyakan kepada BPN perihal sertifikat tanah Hambalang tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2010, Surat Keputusan atas nama Kemenpora terbit dari BPN. Ignatius Mulyono ditelepon oleh Sestama BPN bahwa Surat Keputusan sudah selesai dan agar diambil ke BPN. Selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil surat Keputusan tanah tersebut dan langsung menyerahkan ke Bapak Anas Urbaningrum.

Menurut informasi yang diperoleh tim investigasi seputarnusantara.com, bahwa Ignatius Mulyono mau menanyakan kepada BPN lewat telepon, dikarenakan yang meminta tolong adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Tentu, sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono bersedia membantu Sang Ketua Fraksi. Hal ini semata- mata karena loyalitas Anggota Fraksi kepada Ketuanya. Apalagi Ignatius Mulyono sebagai anggota Komisi II DPR RI yang mitra kerjanya adalah BPN.

Pada tanggal 6 Januari 2010, ternyata yang diterima oleh Ignatius Mulyono dari Sestama BPN bukanlah berupa Sertifikat, tetapi hanya berupa Surat Keputusan Kepala BPN RI.

Jadi awal mula proyek Hambalang menjadi kasus publik adalah setelah keluarnya Sertifikat Hambalang Nomor 60 tanggal 20 Januari 2010, dimana pada Rapat Kerja Menpora dengan Komisi X DPR RI, Menpora mengajukan pencabutan bintang (anggaran Rp 125 Miliar) dan mengusulkan peningkatan program penambahan sarana dan prasarana sport centre dll, sehingga mengajukan anggaran menjadi Rp 1,75 Triliun.

Bahkan usulan tambahan pembelian alat- alat menjadi proyek Hambalang membutuhkan dana sampai Rp 2,5 triliun.

Yang sungguh menjadi tanda tanya besar adalah, proses perubahan besarnya anggaran dari Rp 125 Miliar menjadi Rp 1,75 Triliun bahkan berkembang menjadi Rp 2,5 Triliun tidak melalui tahapan- tahapan yang semestinya, dimana dalam pembahasannya seharusnya mengikut-sertakan seluruh anggota Komisi X DPR RI.

download.png

20120530DAN17PROYEK_HAMBALANG.jpg

20121209_Proyek_Hambalang_3260.jpg

Kesimpulan

Semua permasalahan di atas harus ditangani secara serius, baik menyangkut permasalahan pejabat tinggi negara yang harusnya amanah dalam memegang tugas kenegaraan, juga system kenegaraannya harus benar-benar diganti dengan system yang benar-benar bisa menjaga individu-individu yang di dalamnya bisa berlaku amanah.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan menerapkan Audit Forensik. Audit forensik  mampu menekan kasus kriminal yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia seperti korupsi, pencucian uang, transaksi ilegal dan sebagainya. Terlebih kasus tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga menghambat pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam kasus Hambalang Audit Forensik dibutuhkan untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam kasus tersebut. Hal tersebut juga penting untuk pengembangan kasus dugaan korupsi Hambalang yang tengah ramai dibicarakan saat ini.

Sumber :

 

www.google.com

http://masalahkonstruksi.blogspot.co.id/

http://okvawahyuni.blogspot.co.id/2012/10/koordinasi-dalam-manajemen.html

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19963-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi-bagian-1

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=291757&val=1032&title=PERANAN%20KONSULTAN%20MANAJEMEN%20KONSTRUKSI%20PADA%20TAHAP%20PELAKSANAAN%20%20PROYEK%20PEMBANGUNAN%20(Studi%20Kasus%20:%20THE%20LAGOON%20TAMAN%20SARI)

https://prezi.com/1iv4m9zcpsgl/korupsi-hambalangpenyakit-akut-indonesia/

http://seputarnusantara.com/?p=13559

http://news.detik.com/berita/1928176/kronologi-proyek-hambalang-dari-tahun-ke-tahun

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/05/30/m4tty7-inilah-kronologi-amblasnya-proyek-hambalang

http://bagusbangil.blogspot.co.id/2012/06/proyek-hambalang-apa-mengapa-dan.html

http://keepcopying.blogspot.co.id/2014/01/makalah-kasus-hambalang.html

http://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20121209_Proyek_Hambalang_3260.jpg

https://www.google.co.id/search?q=peta+hambalang&biw=1600&bih=1055&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwie44qb19bKAhWLH44KHS2iBO4QsAQIGg#tbm=isch&q=hambalang+proyek&imgdii=ngqg5YrBj0g6ZM%3A%3Bngqg5YrBj0g6ZM%3A%3BjdmaPYm5A1GcDM%3A&imgrc=ngqg5YrBj0g6ZM%3A

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjosPnCkM_KAhVHbY4KHekpB_QQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fkk.mercubuana.ac.id%2Felearning%2Ffiles_modul%2F11047-1-972756198325.doc&usg=AFQjCNGu4nCv2hYNbluucyz5qJtrhuZvdg&sig2=0FTBx2UQZlMilN2XAQZW6w&bvm=bv.113034660,d.c2E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTA HIJAU (GREEN CITY)

Standar

DEFINISI

Green City adalah suatu konsep dari upaya untuk meletarikan lingkungan dengan cara mengembangkan sebagian lingkungan dari suatu kota menjadi lahan-lahan hijau yang alami agar menciptakan kekompakan antara kehidupan alami dari lingkungan itu sendiri dengan manusia dan alat-alat non-alamiah dari manusia itu. Konsep Green City bertujuan agar terdapat keseimbangan dan kenyamanan dari manusia yang menghuni dan lingkungan itu sendiri.

Masalah pemanasan global yang terjadi di bumi ini bukan menjadi suatu topik yang asing lagi di telinga kita. Bahkan banyak sekolah-sekolah dasar yang sudah memperkenalkan masalah ini sejak dini pada anak-anak. Namun banyak orang yang seolah olah menutup telinga mereka akan hal ini. Masih banyak yang kurang peduli pada masalah lingkungan yang terjadi dibumi. Bumi adalah rumah bagi setiap mahluk hidup yang tinggal didalamnya. Bukan hanya tanggung jawab beberapa orang. Perlu kepedulian tinggi bagi seluruh manusia yang tinggal di bumi ini dan bersama-sama menjaga bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali.

Menerapkan konsep Green City pada setiap kota di seluruh negara merupakan salah satu bentuk pelestarian keseimbangan alam yang paling mudah dan tepat untuk dilaksanakan. Hanya diperlukan kesadaran penuh akan lingkungan pada setiap masyarakat untuk melakukan penghijauan mulai dari sebagian kecil di rumahnya. Dengan melakukan penghijauan kecil ini, jika dilakukan di semua rumah yang ada disetiap kota, maka secara tidak langsung kota itu bisa disebut green city. Menerapkan pemikiran seperti ini tentu cara yang paling optimal dewasa ini untuk mengatasi masalah lingkungan di bumi ini.

Dalam melakukan suatu perencanaan bangunan seharusnya melakukan kajian AMDAL apakah dalam pengadaan bangunan tersebut dapat mempengaruhi lingkungan sekitar baik itu segi sosial, ekonomi ataupun alam sekitar. Karena jika itu memberikan pengaruh yang cukup besar maka bangunan tersebut sudah menyalahi konsep dasar dari green building.

Green city terdiri dari delapan elemen, yaitu

  1. Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau)

Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Green city menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik.

  1. Green open space (Ruang terbuka hijau)

Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain.

  1. Green Waste (Pengelolaan sampah hijau)

Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

  1. Green transportation (Transportasi hijau)

Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

  1. Green water (manajemen air yang hijau)

Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat blue water (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan grey water (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas green water (air yang tersimpan di dalam tanah).

  1. Green energy (Energi hijau)

Green energi adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain.

  1. Green building (Bangunan hijau)

Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building dirancang untuk mengurangi dampah negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.

  1. Green Community (Komunitas hijau)

Green community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Green community bertujuan untuk menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kota hijau pemerintah.

Konsep Green City

Pertumbuhan kota yang cepat terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat pula, dan urbanisasi menjadi salah satu sebabnya. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan lahan meningkat.

Pertumbuhan kota yang demikian tentu akan mengakibatkan degradasi lingkungan. Persebaran lahan terbangun yang sangat luas mengakibatkan inefisiensi jaringan transportasi yang berdampak pada meningkatnya polusi udara perkotaan, selain itu juga menimbulkan costly dan pemborosan. Lihat saja Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, kota tersebut sudah mengalami perkembangan yang terlalu besat sehingga mengalami “overload”, menjadikan kota tersebut sebagai kota yang tidak layak untuk ditinggali. Bahkan sempat muncul isu tentang pemindahan ibukota akibat ketidaklayakannya. Belum lagi kota-kota besar lain yang mulai berkembang seperti Surabaya, Bandung, dll.

Berdasarkan keadaan itu, dalam melakukan perencanaan kota dibutuhkan pendekatan konsep perencanaan yang berkelanjutan. Ada beberapa konsep pengembangan kota yang berkelanjutan, salah satunya adalah konsep Green City yang selaras dengan alam.

Green City dikenal sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

Kriteria konsep Green City:

  1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), UU 26/2007: Penataan Ruang, UU 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dll.
  2. Konsep Zero Waste (Pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang).
  3. Konsep Zero Run-off (Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep ekodrainase).
  4. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda).
  5. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor – berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.
  6. Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%)
  7. Bangunan Hijau
  8. Partisispasi Masyarakat (Komunitas Hijau)

Kota-kota besar di Indonesia perlu secara cermat mengatasi persoalan ledakan penduduk perkotaan akibat urbanisasi yang brutal, tidak tertahankan, apabila kita berharap bahwa kota-kota tersebut dapat menjadi layak huni di masa mendatang. Salah satunya adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan redistribusinya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan konsep Green City krisis perkotaan dapat kita hindari, sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obesitas perkotaan, apabila kita mampu menangani perkembangan kota-kota kecil dan menengah secara baik, antara lain dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pedestrian, pengembangan kota kompak, dan pengendalian penjalaran kawasan pinggiran.

Terdapat beberapa pendekatan Green City yang dapat diterapkan dalam manajemen pengembangan kota. Pertama adalah Smart Green City Planning. Pendekatan ini terdiri atas 5 konsep utama yaitu konsep kawasan berkeseimbangan ekologis yang bisa dilakukan dengan upaya penyeimbangan air, CO2, dan energi. Pendekatan kedua adalah konsep desa ekologis yang terdiri atas penentuan letak kawasan, arsitektur, dan transportasi dengan contoh penerapan antara lain: kesesuaian dengan topografi, koridor angin, sirkulasi air untuk mengontrol klimat mikro, efisiensi bahan bakar, serta transportasi umum. Ketiga, konsep kawasan perumahan berkoridor angin (wind corridor housing complex), dengan strategi pengurangan dampak pemanasan. Caranya, dengan pembangunan ruang terbuka hijau, pengontrolan sirkulasi udara, serta menciptakan kota hijau. Keempat, konsep kawasan pensirkulasian air (water circulating complex). Strategi yang dilakukan adalah daur ulang air hujan untuk menjadi air baku. Kelima, konsep taman tadah hujan (rain garden).

Kelebihan dari konsep Green City adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkugan lainnya.

Kota Yang Berhasil Menerapkan Green City (Kota Hijau) :

MALANG

11

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, dengan struktur menyerupai/meniru hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis.

Pengertian ini sejalan dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan hutan kota sebagai pusat ekosistim yang dibentuk menyerupai habitat asli dan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penempatan areal hutan kota dapat dilakukan di tanah negara atau tanah private yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Sebagai unsur RTH, hutan kota merupakan suatu ekosistim dengan sistim terbuka.

Hutan kota diharapkan dapat menyerap hasil negatif akibat aktifitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktifitas kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktifitas kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan RTH (Zoer’aini, 2004; Sumarni, 2006).

Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hujan perlu dipertahankan luasannya karena akan berperan terhadap pengurangan banjir atau genangan tidak wajar pada musim penghujan dan mempunyai potensi untuk imbuhan air tanah pada musim kemarau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang dari tahun 1995 sampai 2005, mengetahui kapasitas infiltrasi dan agihan kapasita infiltrasi serta kontribusi ruang terbuka hijau tersebut untuk imbuhan air tanah di kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah survey dengan pengukuran langsung dalam hal ini kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) ruang terbuka hijau di kota Malang. Metode pengambilan sampel pengukuran kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) menggunakan metode purposive sampling yaitu perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang. Untuk mengetahui alih fungsi atau perubahan ruang terbuka hijau dan eksisting ruang terbuka hijau digunakan metode overlay peta (tumpang susun) kemudian analisis data untuk mengetahui nilai kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) dihitung dengan menggunakan metode Horton yang kemudian dipresentasikan agihannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penyusutan ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995 sampai 2005 sebesar 4,6% dari total luas ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995. Kapasitas infiltrasi kota Malang bervariasi, kapasitas infiltrasi tertinggi di Hutan Arjosari Blimbing sebesar 1797,81 cm/hari, sedangkan kapasitas infiltrasi terendah pada Taman Serayu yaitu sebesar 30,64 cm/hari. Tingkat infiltrasi kota Malang termasuk kelas sangat tinggi atau >53 mm/jam, hal ini menunjukkan bahwa kota Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 49277,5 m2 memberikan supplay air tanah sebesar 13594,536 m3/jam.

KOTA BANDUNG

Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2007, ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini tersisa 8,76 persen. Padahal idealnya sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang tebuka hijau di Metropolitan Bandung terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kenyataannya ruang terbuka hijau pada kawasan lindung beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau yang selama ini berfungsi sebagai resapan air, tidak lagi dapat menampung limpasan air hujan yang turun ke bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik.

Jika Kota Bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa. Hal itu memicu udara Kota Bandung menjadi panas. Namun, jika bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya.

Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandung 2006, akibat berkurangnya persentase ruang terbuka hijau di Bandung, setiap tahun permukaan tanah di Kota Kembang ini menyusut sekitar 42 sentimeter. Di Babakan Siliwangi sendiri permukaan air tanah berada pada kedudukan 14,35 meter dari sebelumnya 22,99 meter. Menurut data yang dilansir Greenlife Society setidaknya 90 pusat perbelanjaan di Bandung itu masih berhutang 85 ribu meter persegi ruang hijau.

Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan menghasilkan emisi karbon-dioksida 5,6 juta ton/ tahun. Ilustrasi lain, sebuah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar 1 liter per 13 km dan tiap hari mememerlukan BBM 10 liter maka akan menghasilkan emisi karbon-dioksida sebanyak 30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Bisa dibayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung di jalanan yang sering macet kita asumsikan 500.000 kendaraan, maka dari sektor transportasi Kota Bandung menyumbang emisi karbon-dioksida ke atmosfer sebanyak 4,5 juta ton/ tahun.

Singkatnya, kondisi hutan Kota Bandung benar-benar kritis, jauh dari angka ideal yang dibutuhkan warga kota yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Istilah lainnya, wilayah RTH di Kota Bandung ini masih sedikit. Dan saat ini jumlah pohon perlindung sebanyak 229.649 pohon. Padahal, idealnya kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung, Drs. Ernawan, jumlahnya 920.000 pohon pelindung atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut dihitung dengan rumusan 2,3 juta jiwa dikali 0,5 kg oksigen dikali 1 pohon dibagi 1,2 kg, sama dengan 2,3 juta kali 0,4 kg oksigen dikali 1 pohon, menghasilkan 920.000 pohon.

Kota Yang Gagal Menerapkan Green City ( Kota Hijau ) :

 

Kota Jakarta

Untitled

Kota jakarta adalah kota yang mengandung polusi udara terbesar di Indonesia terutama daerah Jakarta yang terkenal gersang karena terik mataharinya yang tidak terserap oleh taman.

Jakarta kota dengan polusi udara tertinggi se Indonesia dan ke tiga di dunia. Kandungan partikel debu di udara Jakarta mencapai 104 mikrogram per meter kubik (tertinggi ke 9 dari 111 kota yang disurvey Bank Dunia pada 2004, sekarang angkanya mungkin melonjak). Padahal, kalau mengacu pada Uni Eropa, ambang batas partikel debu di udara yang bisa ditoleransi hanya 50 mikrogram per meter kubik. 57,8 % warga Jakarta menderita penyakit akibat polusi udara. Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh warga Jakarta untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara pada   1998 adalah Rp. 1,8 triliun, dengan laju polusi udara yang meningkat drastis sejak  2011, diperkirakan pada 2015 biaya untuk mengobati penderita penyakit akibat polusi udara Jakarta akan mencapai 4,3 triliun

Solusi :

Mengembangkan dan perbanyak ruang terbuka hijau, serta dengan menjaga lingkungan agar tetap hijau, tidak menebang pohon secara sembarangan serta melakukan  pembangunan ruang terbuka hijau, pemukiman dan pengelolaan sampah dan serta dengan memberikan peraturan untuk masyarakat agar melindungi alam sekitar. Sesuai peraturan yang ada dan menjaga lingkungan agar tetap hijau, tidak menebang pohon demi pembangunan modern yang tidak berbasis lingkungan, dan mengajarkan kepada masyarakat agar selalu berdampingan dengan alam

Nama   : Dini Indah saraswati

Kelas   : 2TB04

Npm    : 22313576

Matkul : Arsitektur Lingkungan

Dosen  : Edi Sutomo

Sumber :

www.google.com

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=c3lhVpzIJ4uRuQSinoqICQ#q=green+city+adalah

http://bappeda.bandaacehkota.go.id/program-strategis/green-city/

http://dhikarusmen.blogspot.co.id/2012/01/apa-itu-green-city.html

http://blh.pekanbaru.go.id/index.php/adipura/39-konsep-green-city

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=c3lhVpzIJ4uRuQSinoqICQ#q=kota+yang+berhasil+dan+gagal+menerapkan+kota+hijau

 

 

KOTA YANG TELAH MENERAPKAN 30% LUAS WILAYAH KOTANYA MENJADI RUANG TERBUKA HIJAU

Standar

KOTA YANG TELAH MENERAPKAN 30% LUAS WILAYAH KOTANYA MENJADI RUANG TERBUKA HIJAU

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan
Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya.

Ruang yang cukup bagi:

  • kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis
  • kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi
  • area pengembangan keanekaragaman hayati
  • area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan
  • tempat rekreasi dan olahraga masyarakat
  • tempat pemakaman umum
  • pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan
  • pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis
  • penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya
  • area mitigasi/evakuasi bencana dan
  • ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

ISTILAH DAN DEFINISI

 Elemen Lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.

Garis Sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

Hutan Kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Jalur Hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.

Kawasan Perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Lansekap Jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.

Penutup Tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.

Peran Masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

Pohon Kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa  7-12 meter.

Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.

Ruang Terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Non Hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sabuk Hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaseus.

Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.

Taman Kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Taman Lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

Tanaman Penutup Tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).

Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Vegetasi/Tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.

Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

FUNGSI UTAMA

  • memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
  • pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami
    dapat berlangsung lancar
  • sebagai peneduh
  • produsen oksigen
  • penyerap air hujan
  • penyedia habitat satwa
  • penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta
  • penahan angin.

 FUNGSI TAMBAHAN

  1. Fungsi sosial dan budaya:
  • menggambarkan ekspresi budaya lokal
  • merupakan media komunikasi warga kota
  • tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan
  • pelatihan dalam mempelajari alam.
  1. Fungsi ekonomi:
  • sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah,daun, sayur mayur
  • bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  1. Fungsi estetika:

meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik

dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam,

maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;

menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;

pembentuk faktor keindahan arsitektural;

menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun

dan tidak terbangun.

MANFAAT RTH 
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

TIPOLOGI RTH

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.

Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Struktur ruang : RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

PENYEDIAAN RTH

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

  • Luas wilayah
  • Jumlah penduduk
  • Kebutuhan fungsi tertentu

Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

  • ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
  • proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
  • apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
  • Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

  • Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
  • 250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan R2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
  • 000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
  • 000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
  • 000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)

Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

PROSEDUR PERENCANAAN

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

  • penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
  • penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  • tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
  • perencanaan;
  • pengadaan lahan;
  • perancangan teknik;
  • pelaksanaan pembangunan RTH;
  • pemanfaatan dan pemeliharaan.
  • penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakattermasuk
  • pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan;
  • pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau

reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing  daerah;
  • tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi
  • penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
  • tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
  • memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
  • tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

UNDANG UNDANG YANG MENGATUR RTH

UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Visi Undang-Undang No. 26 tentang Penataan Ruang adalah terwujudnya ruang nusantara yang mengandung unsur-unsur penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

  1. keamanan : masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dalam menjalankan aktivitasnya;
  1. kenyamanan: kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi dan mengartikulasi nilai-nilai sosial budayanya dalam suasana tenang dan damai
  1. produktivitas: proses dan distribusinya dapat berlangsung efisien serta mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing
  1. berkelanjutan: kualitas lingkungan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

KOTA YANG MENERAPKAN RTH MENURUT UU NO. 26 TAHUN 2007

KOTA SURABAYA

RTH di Kota Surabaya sendiri telah mencapai 22,26 persen atau 171,68 hektar dari total luas wilayah kota. Surabaya unggul sebagai kota besar ramah lingkungan dan humanis. Surabaya saat ini mengembangkan penataan yang tersebar ke seluruh penjuru kota. Dengan demikian, warga kotanya bisa beraktivitas di wilayah masing-masing atau dekat dengan tempat tinggalnya. Pembangunan RTH di Surabaya tidak diaglomerasikan ke satu titik, melainkan menyebar dengan mengembangkan sentra komunitas di setiap titk strategis kota.

Di setiap titik strategis seluruh wilayah kota itu dibangun pula taman-taman lengkap dengan akses WiFi, pedestrian, dan jalur sepeda sebagai ruang terbuka hijau di luar ruang rekreasi, lapangan olahraga, dan pemakaman.

Kota Surabaya juga sadar bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih mudah apabila melibatkan peran serta masyarakat. Program-program seperti “Urban Farming”, “Surabaya Green and Clean”, “Surabaya Berwarna Bunga”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam rangka membentuk kota hijau yang sehat.

Itulah sebabnya saat ini Surabaya mendapat predikat sebagai “kota untuk warganya”. Tak kalah penting, kota ini juga digelari The Most Green and Livable City in Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 07 tahun 2002, tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.

Dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggungjawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta, dan warga yang bertempat tinggal di Kota Surabaya.

KOTA BANDUNG

Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2007, ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini tersisa 8,76 persen. Padahal idealnya sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang tebuka hijau di Metropolitan Bandung terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kenyataannya ruang terbuka hijau pada kawasan lindung beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau yang selama ini berfungsi sebagai resapan air, tidak lagi dapat menampung limpasan air hujan yang turun ke bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik.

Jika Kota Bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa. Hal itu memicu udara Kota Bandung menjadi panas. Namun, jika bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya.

Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandung 2006, akibat berkurangnya persentase ruang terbuka hijau di Bandung, setiap tahun permukaan tanah di Kota Kembang ini menyusut sekitar 42 sentimeter. Di Babakan Siliwangi sendiri permukaan air tanah berada pada kedudukan 14,35 meter dari sebelumnya 22,99 meter. Menurut data yang dilansir Greenlife Society setidaknya 90 pusat perbelanjaan di Bandung itu masih berhutang 85 ribu meter persegi ruang hijau.

Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan menghasilkan emisi karbon-dioksida 5,6 juta ton/ tahun. Ilustrasi lain, sebuah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar 1 liter per 13 km dan tiap hari mememerlukan BBM 10 liter maka akan menghasilkan emisi karbon-dioksida sebanyak 30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Bisa dibayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung di jalanan yang sering macet kita asumsikan 500.000 kendaraan, maka dari sektor transportasi Kota Bandung menyumbang emisi karbon-dioksida ke atmosfer sebanyak 4,5 juta ton/ tahun.

Singkatnya, kondisi hutan Kota Bandung benar-benar kritis, jauh dari angka ideal yang dibutuhkan warga kota yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Istilah lainnya, wilayah RTH di Kota Bandung ini masih sedikit. Dan saat ini jumlah pohon perlindung sebanyak 229.649 pohon. Padahal, idealnya kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung, Drs. Ernawan, jumlahnya 920.000 pohon pelindung atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut dihitung dengan rumusan 2,3 juta jiwa dikali 0,5 kg oksigen dikali 1 pohon dibagi 1,2 kg, sama dengan 2,3 juta kali 0,4 kg oksigen dikali 1 pohon, menghasilkan 920.000 pohon.

MALANG

11

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, dengan struktur menyerupai/meniru hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis.

Pengertian ini sejalan dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan hutan kota sebagai pusat ekosistim yang dibentuk menyerupai habitat asli dan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penempatan areal hutan kota dapat dilakukan di tanah negara atau tanah private yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Sebagai unsur RTH, hutan kota merupakan suatu ekosistim dengan sistim terbuka.

Hutan kota diharapkan dapat menyerap hasil negatif akibat aktifitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktifitas kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktifitas kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan RTH (Zoer’aini, 2004; Sumarni, 2006).

Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hujan perlu dipertahankan luasannya karena akan berperan terhadap pengurangan banjir atau genangan tidak wajar pada musim penghujan dan mempunyai potensi untuk imbuhan air tanah pada musim kemarau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang dari tahun 1995 sampai 2005, mengetahui kapasitas infiltrasi dan agihan kapasita infiltrasi serta kontribusi ruang terbuka hijau tersebut untuk imbuhan air tanah di kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah survey dengan pengukuran langsung dalam hal ini kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) ruang terbuka hijau di kota Malang. Metode pengambilan sampel pengukuran kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) menggunakan metode purposive sampling yaitu perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang. Untuk mengetahui alih fungsi atau perubahan ruang terbuka hijau dan eksisting ruang terbuka hijau digunakan metode overlay peta (tumpang susun) kemudian analisis data untuk mengetahui nilai kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) dihitung dengan menggunakan metode Horton yang kemudian dipresentasikan agihannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penyusutan ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995 sampai 2005 sebesar 4,6% dari total luas ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995. Kapasitas infiltrasi kota Malang bervariasi, kapasitas infiltrasi tertinggi di Hutan Arjosari Blimbing sebesar 1797,81 cm/hari, sedangkan kapasitas infiltrasi terendah pada Taman Serayu yaitu sebesar 30,64 cm/hari. Tingkat infiltrasi kota Malang termasuk kelas sangat tinggi atau >53 mm/jam, hal ini menunjukkan bahwa kota Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 49277,5 m2 memberikan supplay air tanah sebesar 13594,536 m3/jam.

 

KESIMPULAN

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk menunjang kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Pasal 28 sampai dengan pasal 30 memuat bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% di mana proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 10%.

Pengertian Ruang terbuka hijau itu sendiri adalah Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTH sendiri memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sumber oksigen, resapan air dan penyerap polutan dsb.

Melihat kondisi di Indonesia tinggi akan polusi udaranya akibat gas buangan kendaraan yang padat serta bencana alam banjir yang sering terjadi, tentunya Program RTH ini wajib dilaksanakan. Tetapi saat ini RTH minimal 30% belum dapat dicapai kota-kota yang ada di Indonesia, akibat pembangunan RTH yang tidak bertahap dan tidak konsisten serta pengerukan tanah untuk bangunan-bangunan dan infrastruktur kota.

Saya berharap kedepannya Kota-kota di Indonesia dapat lebih menerapkan pembangunan RTH yang lebih sempurna lagi, demi kelangsungan hidup yang aman dan nyaman.

 

SUMBER

www.google.com

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=RUANG+TERBUKA+HIJAU+MALANG

https://sites.google.com/site/tamanbandung/fun-facts/ada-apa-dengan-rth-bandung

http://ruangterbukahijaukotamalang.weebly.com/rth-kota-malang.html

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262196&val=2287&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PENATAAN%20RUANG%20TERBUKA%20HIJAU

http://williamarsitektur.blogspot.co.id/2014/11/kota-yang-telah-menerapkan-rth-30-dari.html

 

 

Proyek Kerja Sama Pemerintah – Swasta

Standar

Dini Indah Saraswati
22313576
3TB05
Hukum dan Pranata Pembangunan

Kerja Sama Pemerintah – Swasta (Public Private Partnership)

Peran swasta di sektor publik bukan merupakan hal baru dalam pembangunan infrastruktur, tetapi isu ini menjadi menarik karena menjadi tren di berbagai negara dalam satu dekade terakhir. Secara nasional, konsep ini menjadi populer ketika pemerintah menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Summit I pada awal tahun 2005. Beberapa proyek pemerintah seperti jalan tol, pengelolaan air minum, listrik dan telekomunikasi ditawarkan kepada swasta sebagai proyek kerjasama. Bahkan di tingkat lokal, beberapa daerah melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek infrastruktur mereka. Misalnya Pemerintah DKI Jakarta dengan Proyek Mass Rapid Transport (MRT), Pengelolaan Air Minum Tirta Nadi di Medan atau rencana pembangunan Pasar Modern Angso Duo di Jambi yang merupakan contoh kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena pertambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu menyediakan infrastruktur secara memadai.

Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah (partnership, 2011):

1.Tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan;
2.Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat;
3.Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah;
4.Infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak;
5.Kinerja layanan masyarakat semakin baik;
6.Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan;
7.Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial.

dari berbagai manfaat kerjasama pemerintah dan swasta di atas cukup memberi gambaran mengapa Public Private Partnership dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur yang sering terkendala karena masalah pendanaan, teknologi, maupun manajerial. Selanjutnya melalui tulisan ini sedikit akan diulas tentang apa dan bagaimana konsep kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam penyediaan fasilitas publik serta bagaimana implementasinya di Indonesia.

Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP)
Konsep kerjasama pemerintah dan swasta memiliki dimensi yang cukup luas, sehingga berbagai institusi mendefinisikan dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, esensi Public Private Partnership terletak pada kerjasama penyediaan hingga pengoperasian infrastruktur publik yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta.

Bank Dunia (2012) misalnya, memberikan definisi Public Private Partnership (PPP) sebagai suatu kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan swasta untuk menyediakan barang dan layanan publik, dimana pihak swasta menanggung resiko secara signifikan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan proyek kerjasama.

Dalam kaitannya dengan pihak swasta, konsep kerjasama memiliki beberapa bentuk yang seringkali digunakan secara bergantian sebagai konsep Public Private Partnership. Asian Development Bank (2013) menyebutkan, terdapat 2 (dua) istilah lain untuk menjelaskan konsep kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, yaitu partisipasi sektor swasta (private sector paricipation/PSP) dan privitasisasi, dimana kedua istilah ini dalam implementasinya memiliki ciri yang berbeda dengan public private partnership.

Sebuah kerangka kerjasama yang kuat dalam Public Private Partnership yakni mencakup ke dalam aspek pembagian tugas, kewajiban dan resiko antara pihak pemerintah dan swasta secara optimal. Pihak pemerintah dalam konsep PPP bisa merupakan sebuah kementerian, departemen, kabupaten/kota atau badan usaha milik negara.

Sedangkan pihak swasta dapat bersifat lokal atau internasional dari kalangan bisnis dan investor yang memiliki keahlian teknis dan keuangan yang relevan dengan proyek, dan bahkan dalam konteks yang lebih luas pihak swasta dalam hal ini dapat termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi berbasis masyarakat yang mewakili pemangku kepentingan secara langsung terhadap kegiatan pembangunan.

Istilah partisipasi sektor swasta (private sector participation) sering digunakan secara bergantian dengan public private partnership, namun kerjasama dalam PSP lebih menekankan pengalihan kewajiban kepada sektor swasta daripada kesempatan untuk melakukan kemitraan. Sedangkan privatisasi merupakan pelepasan kepemilikan pemerintah melalui penjualan saham, aset dan jasa operasi yang dimiliki sektor publik.

Biasanya, ketika privatisasi terjadi diikuti dengan pengaturan sektor tertentu untuk menangani masalah sosial dan kebijakan yang terkait dengan penjualan, serta kelanjutan pengoperasian aset yang digunakan untuk pelayanan publik.

Jadi istilah kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) memiliki 4 (empat) prinsip dasar, yaitu (partnership, 2011) :

1.Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya.

2.Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya.

3.Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue) yang dibayar oleh pengguna (user charge).

4.Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.

Model Public Private Partnership

Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam skema public private partnership memiliki berbagai bentuk dan tidak ada satupun model yang persis sama dengan model lainnya. Dalam prakteknya merupakan kombinasi dari fungsi-fungsi berikut :

1.Design-Build-Finance-Operate (DBFO). Model ini merupakan bentuk paling umum dari PPP. Model ini mengintegrasikan empat fungsi dalam kontrak kemitraan mulai dari perancangan, pembangunan, pembiayaan hingga pengoperasian. Penyediaan infrastruktur publik dibiayai dari penghimpunan dana swasta seperti perbankan dan pasar modal. Penyedia akan membangun, memelihara dan mengoperasikan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sektor publik. Penyedia akan dibayar sesuai dengan layanan yang diberikan untuk suatu standar kinerja tertentu sesuai kontrak.

2.Design-Build-Operate (DBO), merupakan salah satu variasi model DBFO. Dalam model ini, pemerintah menyediakan dana untuk perancangan dan pembangunan fasilitas publik. Setelah proyek selesai, fasilitas diserahkan kepada pihak swasta untuk mengoperasikannya dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh pihak swasta.

Penerapan di Indonesia

Saat ini kerjasama pemerintah dengan swasta yang populer di Indonesia dengan istilah KPS dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut, yaitu :

1.Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

2.Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

3.Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

4.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

5.Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

disamping peraturan-peraturan di atas, terdapat peraturan di bawahnya seperti Peraturan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga mengatur dan memberi ruang bagi swasta untuk menjadi mitra kerjasama pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset/barang milik daerah.

Jika ini dikelola dengan baik, tentunya aset daerah akan menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial sekaligus peluang mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah.
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Dalam peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dijelaskan mengenai tahap pelaksanaan proyek kerjasama yang terdiri dari :

1.Perencanaan Proyek, meliputi kegiatan identifikasi dan pemilihan Proyek dan Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama.

2.Penyiapan Proyek, meliputi kajian awal prastudi kelayakan (Outline Business Case) dan kajian kesiapan proyek kerjasama (Project Readness).

3.Transaksi Proyek, meliputi penyelesaian prastudi kelayakan, dan pelelangan umum badan usaha; dan

4.Manajemen Pelaksanaan Proyek yang meliputi perencanaan manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama dan implementasi manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama

Penutup
Tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas publik terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah akan sulit mengimbangi jika hanya menggunakan metode penyediaan secara tradisional karena akan terkendala dengan sumber pembiayaan, teknologi bahkan manajerial. Salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut adalah penyediaan fasilitas publik melalui kerangka kerja Public Private Partnership. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara dan daerah dengan berbagai manfaat dan kekurangan yang ada di dalamnya. Bagi daerah, ini merupakan sebuah alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan optimalisasi pengelolaan aset/kekayaan daerah sekaligus potensi sumber pendapatan daerah. Komitmen pengambil kebijakan dan berbagai pertimbangan teknis akan sangat menentukan keberhasilan implementasinya di daerah.

Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Presiden Jokowi Izinkan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bangun Infrastruktur.

12

Dengan pertimbangan unyuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut.
KPBU, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan pengelolaan risiko, Efektif, dan Efisien.

Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 itu adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:
a. Infrastruktur transportasi.
b. Infrastruktur jalan.
c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
d. Infrastruktur air minum.
e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
h. Infrastruktur komunikasi dan informasi.

Selain itu:
i. Infrastruktur ketenagalistrikan.
j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
l. Infrastruktur konservasi energi.
m. Infrastruktur fasilitas pendidikan.
n. Infrastuktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
o. Infrastruktur kawasan.
p. Infrastruktur pariwisata.
q. Infrastruktur kesehatan.
r. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan
s. Infrastruktur perumahan rakyat.

“KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 5 Ayat (3) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.

“Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud paling kurang memuat:
a. Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK.
b. Kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU dan
c. Jangka waktu pelaksanaan KPBU,” bunyi Pasal 7 Ayat (3) Perpres No. 38 Tahun 2015 itu.

Khusus untuk pengadaan tanah, menurut Perpres ini, diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 Ayat (5) Perpres ini.

Mengenai pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur, menurut Perpres ini, bersumber dari:
a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif.
b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment): dan atau
c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, Perpres ini menegaskan, PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. “Tarif awal dan penyesuiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu,” bunyi Pasal 12 Ayat (2) Perpres tersebut.
Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, menurut Perpres ini, PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

“PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi: a. Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi; dan b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama,” bunyi Pasal 13 Ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 itu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 itu, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU. Namun Badan Usaha juga dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsasi Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria: a. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPU, menurut Perpres ini, dapat diberikan alternatif kompensasi berupa: a. Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; b. Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dan proses pelelangan; atau c. Pembelian prakarsa KPU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerag atau oleh pemenang lelang.
Menurut Perpres ini, Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBY, yang diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur. “Jaminan Pemeritah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risko keuangan dalam APBN,” bunyi Pasal 17 Ayat (3) Perpres tersebut.

Adapun mengenai kriteria, bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada sutu KPBU ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini bertindak mewakili kementerian.
Perpres ini juga mengatur mengenai perencanaan KPBU, dari mulai identifikasi dan Penetapan KPBU, penggaran KPBU; dan pengakategorian KPBU, hingga penyiapan KPBU yang meliputi Prastudi kelayakanan; rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah; penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan pengadaan tanah untuk KPBU.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” bunyi Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 20 Maret 2015 itu. (Pusdatin/ES)

Contoh KerjaSama :

cpnskementeriankominfo2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA JARINGAN TULANG PUNGGUNG SERAT OPTIK NASIONAL PALAPA RING

 

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia (BP3TI) mengundang Badan Hukum Nasional untuk mengikuti Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring (“Proyek”). Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ruang lingkup Proyek meliputi pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan tulang punggung serat oprik :

  1. a.Paket Barat :

Di 11 Kabupaten/Kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.823 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 65.630.000,00.

  1. b.Paket Timur :

Di 40 Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia sepanjang 6.572 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 181.110.000,00.

Proyek ditargetkan dapat menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end user) dengan kecepatan transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Badan hokum adalah penyelenggara jaringan tetap tertutup (fiber optic SKKL) telekomunikasi. Badan hokum yang berminat dapa mengambil dokumen prakualifikasi di Sekretariat Panitia Pengadaan dengan alamat sebagaimana tercantum dibawah pada hari kerja dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, Pukul 10.00-15.00 WIB.

Persyaratan Pengambilan Dokumen adalah Sebagai Berikut:

  1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama atau Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa bermaterai Rp 6000,-;
  2. Pendaftar menunjukan identitas diri asli dan menyerahkan salinannya;
  3. Menyerahkan Surat pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat lain yang berwenang;
  4. Menyerahkan salinan Suarat Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (Fiber Optik SKKL) Telekomunikasi

Jakarta, 14 Juli 2015

Panitia Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Jaringan Tulang Punggung Serat Optik nasional Palapa Ring

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

 

SEKRETARIAT:

Alamat : Wisma Kodel Lantai 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B4

Telepon : 021- 3936590

PIC : Ari S. Wahyuniarti dan I Gusti Ayu febi

Email: trih003@kominfo.go.id“> trih003@kominfo.go.id danari001@kominfo.go.id“> ari001@kominfo.go.id

Website: http://www.kominfo.go.id

33

44

Sumber:

http://www.google.com

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=LYFYVfWeL4eNsAWWwoG4Bg#q=proyek+kerjasama+pemerintah+dan+Swasta+pada+Sektor+Infrastruktur&start=60

Resmi, Presiden Jokowi Izinkan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Bangun Infrastruktur

https://tfkn.wordpress.com/tag/kerjasama-pemerintah-dan-swasta/

http://www.antaranews.com/berita/504134/pemerintah-siapkan-38-proyek-kerja-sama-swasta-2015

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=LYFYVfWeL4eNsAWWwoG4Bg#q=proyek+kerjasama+pemerintah+dan+Swasta+pada+Sektor+Infrastruktur&start=20

http://pkps.bappenas.go.id/index.php/en/berita/143-berita-internal/1301-pengumuman-prakualifikasi-pengadaan-badan-usaha-pelaksana-proyek-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-jaringan-tulang-punggung-serat-optik-nasional-palapa-ring

http://pkps.bappenas.go.id/

Arsitektur Lingkungan

Standar

Nama : Dini Indah Saraswati
Npm : 22313576
Kelas : 2TB04
Matkul : Arsitektur Lingkungan
Dosen : Edi Sutomo

Pengaruh Arsitektur terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar

Seorang arsitek, adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan.
Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan yang mempengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi astetika, budaya, atau masalah sosial. Definisi tersebut kuranglah tepat karena lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat luas, mulai dari lingkup interior ruangan, lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan regional. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkungan binaan.

Arti lebih umum lagi, arsitek adalah sebuah perancang skema atau rencana.
“Arsitek” berasal dari Latin architectus, dan dari bahasa Yunani: architekton (master pembangun), arkhi (ketua) + tekton (pembangun, tukang kayu).
Dalam penerapan profesi, arsitek berperan sebagai pendamping, atau wakil dari pemberi tugas (pemilik bangunan). Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan/proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah dibuat. Dalam proyek yang besar, arsitek berperan sebagai direksi, dan memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bilamana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek berhak menghentikan, memerintahkan perbaikan atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang disepakati.
Namun dalam penerapan pekerjaan arsitektur jarang yang memperhatikan dampak lingkungan binaan sekitar.

ISU PENERAPAN ARSITEKTUR LINGKUNAGN BAIK YANG BERHASIL MAUPUN YANG TIDAK BERHASIL

Pengaruh posotif pekerjaan arsitek terhadap lingkungan

1.Memperhatikan hubungan antara ekologi dan arsitektur, yaitu hubungan antara massa bangunan dengan makhluk hidup yang ada disekitar lingkungannya, tak hanya manusia tetapi juga flora dan faunanya. Arsitektur sebagai sebuah benda yang dibuat oleh manusia harus mampu menunjang kehidupan dalam lingkugannya sehingga memberikan timbal balik yang menguntungkan untuk kedua pihak. Pendekatan ekologis dilakukan untuk menghemat dan mengurangi dampak – dampak negatif yang ditimbulkan dari terciptanya sebuah massa bangunan, akan tetapi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh terapannya yaitu, munculnya trend green design.
2.Memberikan dampak pada estetika bangunan
3.Dapat memberikan pemecahan masalah pada tata letak bangunan atau kota.
4.Memperhatikan kondisi lahan yang akan dibangun. Sebagai contoh bila bangunan akan didirikan pada lahan yang memiliki kemiringam, maka dengan pendekatan ekologis bisa dicarikan solusinya seperti memperkuat pondasi, atau menggabungkan unsur alam pada lingkungan dengan bangunan yang ada sehingga semakin estetis bangunan yang tercipta.

Penerapan arsitektur lingkungan baik yang berhasil

Taman ismail marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.
Banyaknya lingkungan hijau di site bangunan tersebut dan pembuatan taman pada atap sehingga membuat dampak positif untuk mengurangi dampak global warming.
•Sebagai taman hijau kota.
•Pembuatan the “Artificial Sungai” dibuat sepanjang sisi barat laut situs untuk membantu mengumpulkan air hujan untuk didaur ulang dan mengganti pagar sebagai batas ramah antara taman dan sekitarnya.

Pengaruh arsitek lingkungan baik yang tidak berhasil

BANJIRNYA KOTA JAKARTA
00

Banjirnya kota jakarta merupakan akibat dari sitem pembangunan-pembangunan di jakarta yang tidak memikirkan lingkungan, hal tersebut marupakan akibat dari lingkungan yang seharunya merupakan daerah hijau di jadikan menjadi gedung-gedung dan pemakaian plester penuh pada setiap permukaan tanah di kota jakarta sehingga tidak adanya tempat lagi untuk resapan air.

Cara mengatasi : Seharusnya untuk jalan pejalan kaki tidak perlu menggunakan plester melainkan menggunakan bata konblok agar air dapat meresap ke tanah dan kita harus berbenah diri. Membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah ke selokan, Perbaikan infrastruktur selokan, sungai, dan penataan gedung.

Cara Mengatasi Banjir Secara Struktural
Secara struktural atau secara fisik, kota Bangkok sudah memiliki beberapa fasilitas yang sangat bagus untuk mengatasi banjir. Fasilitas yang mereka miliki sebagaimana saya kutip dari Department of Drainage and Sewerage Thailand antara lain;
•Polder System; sistem ini sudah diterapkan di belanda dengan cara membangun tanggul yang kedap air. Air yang berada pada daerah polder dipompakan keluar dari Polder dan ditampung oleh polder lain di atasnya. Kota Bangkok sudah menerapkan sistem ini dan ini sangat menolong mereka dalam mengontrol air. Sistem polder ini terdiri beberapa point di antara, tanggul, pompa air banjir, kanal, terowongan, dan waduk.

000

Ilustrasi Polder System (Sumber: http://www.heardutchhere.net)
•Dike/Tanggul; Pemerintah kota Bangkok membangun tanggul penahan air sungai di pinggiran sungai yang ada disana.
•Pumping Station/Pompa Banjir; Untuk pompa banjir ini, rasanya pemerintah DKI juga sudah membangun namun saya rasa masih kurang. Kota Bangkok memiliki sekitar 409 tempat pompa air banjir yang digunakan apabila intensitas hujan meningkat.
•Pengembangan Kanal; Untuk mengatasi banjir, pemerintah Bangkok membangun 1682 kanal dengan total panjang sekitar 2604 Km. Selain kanal, mereka juga memiliki 7 terowongan dengan total panjang 19 Km.

0000

Salah Satu Terowongan Air di Kota Bangkok (Sumber: Department of Drainage and Sewerage Thailand)
• Retention Area; ini merupakan tempat penampung air dan kota Bangkok memiliki 25 lokasi penampung air atau waduk. Untuk Jakarta kita sudah punya beberapa waduk, kalau dirasa kurang berarti harus bangun lagi.
• Flood Control Center; Pengawai di kantor tersebut bekerja 24 jam dan menginformasikan kepada masyarakat tentang data curah hujan.

Hal-hal yang menjadi perhatian lingkup dalam pekerjaan arsitektur adalah:
* Gunakan Optimalkan Energi
Dengan pasokan Amerika bahan bakar fosil berkurang, kekhawatiran untuk kemerdekaan energi dan meningkatkan keamanan, dan dampak dari perubahan iklim global yang timbul, adalah penting untuk mencari cara untuk mengurangi beban, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan di fasilitas federal.
* Melindungi dan Menghemat Air
Di banyak negara, air bersih merupakan sumber semakin langka. Sebuah bangunan yang berkelanjutan harus mengurangi, kontrol, dan / atau mengobati limpasan situs, penggunaan air secara efisien, dan penggunaan kembali atau daur ulang air untuk digunakan di tempat, jika memungkinkan.
* Lebih baik Gunakan Produk Lingkungan
Sebuah bangunan yang berkelanjutan adalah dibuat dari bahan yang meminimalkan dampak siklus kehidupan lingkungan seperti pemanasan global, penipisan sumber daya, dan toksisitas manusia. Lingkungan bahan disukai memiliki efek mengurangi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dan berkontribusi untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan kesehatan, kewajiban mengurangi, biaya pembuangan dikurangi, dan pencapaian tujuan lingkungan.
* Meningkatkan Kualitas Lingkungan Indoor (IEQ)
Kualitas lingkungan indoor (IEQ) dari sebuah bangunan memiliki dampak signifikan pada kesehatan penghuni, kenyamanan, dan produktivitas. Di antara atribut lain, sebuah bangunan yang berkelanjutan memaksimalkan pencahayaan; memiliki ventilasi yang tepat dan kontrol kelembaban, dan menghindari penggunaan bahan-bahan dengan emisi tinggi VOC. Selain itu, pertimbangkan ventilasi dan penyaringan untuk mengurangi kimia, biologi, dan serangan radiologi.
* Operasional dan Pemeliharaan Praktek Optimalkan
Mengingat operasi bangunan dan isu pemeliharaan selama tahap desain awal fasilitas akan memberikan kontribusi untuk lingkungan kerja yang baik, produktivitas yang lebih tinggi, energi dan biaya sumber daya, dan mencegah kegagalan sistem. Mendorong bangunan operator dan personil perawatan untuk berpartisipasi dalam tahap desain dan pengembangan untuk menjamin operasi yang optimal dan pemeliharaan gedung. Desainer dapat menentukan bahan dan sistem yang mempermudah dan mengurangi kebutuhan perawatan; membutuhkan air lebih sedikit, energi, dan bahan kimia beracun dan pembersih untuk menjaga, dan biaya-efektif dan mengurangi biaya hidup-siklus. Selain itu, fasilitas desain untuk menyertakan meter untuk melacak kemajuan inisiatif keberlanjutan, termasuk penurunan penggunaan energi dan air dan limbah, dalam fasilitas tersebut dan di situs.

Sumber :
http://www.google.com

Cara Mengatasi Banjir Jakarta Ala Bangkok

http://vraymozeart.blogspot.co.id/2012/11/dampak-pembangunan-arsitektur.html
http://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/01/130117_forum_banjir_jakarta

Arsitektur Lingkungan

Standar

Nama : Dini Indah Saraswati
Npm : 22313576
Kelas : 2TB04
Matkul : Arsitektur Lingkungan
Dosen : Edi Sutomo

DEFINISI

ARSITEKTUR EKOLOGI

Ekologi biasanya di mengerti sebagai hal-hal yang saling mempengaruhi : segala jenis makhluk hidup (tumbuhan, binatang, manusia) dan lingkungannya (cahaya, suhu, curah hujan, kelembapan, topografi, dsb). Demikian juga prosese kelahiran , kehidupan, pergantian generasi, dan kematian yang semuanya menjadi bagian dari pengetahuan manusia. Semua itu berlangsung terus dan dinamakan sebagai ‘hukum alam’.

1. Istilah ‘ekologi’
stilah ‘ekologi’ pertama kali di perkenalkan oleh Ernst Haeckel, ahli ilmu hewan pada tahun 1869 sebagai ilmu interaksi antara segala jenis makhluk hidup dan lingkungannya, jadi Ekologi dapatdi defenisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Persoalan tentang wawasan lingkungan pada masa kini memperkembangkan rasa tanggu jawab terhadap lingkungan danm mendorong kedudukan ekologi dari segi akademis menjadi perhatian umum. Hal ini mengakibatkan Ekologi di samping menjadi bagian kelimuan juga ilmu lingkungan yang megandung pengetahuan dan pengalaman kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan politik. Adapun prinsip-prinsip arsitektur ekologi antara lain:
a. Flutuation
Prinsip fluktuasi menyatakan bahwa bangunan didisain dan dirasakan sebagai tempat membedakan budaya dan hubungan proses alami. Bangunan seharusnya mencerminkan hubungan proses alami yang terjadi di lokasi dan lebih dari pada itu membiarkan suatu proses dianggap sebagai proses dan bukan sebagai penyajian dari proses, lebihnya lagi akan berhasil dalam menghubungkan orang-orang dengan kenyataan pada lokasi tersebut.
b. Stratification
Prinsip stratifikasi menyatakan bahwa organisasi bangunan seharusnya muncul keluar dari interaksi perbedaan bagian-bagian dan tingkat-tingkat. Semacam organisasi yang membiarkan kompleksitas untuk diatur secara terpadu.
c. Interdependence (saling ketergantungan)
Menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dengan bagiannya adalah hubungan timbal balik. Peninjau (perancang dan pemakai) seperti halnya lokasi tidak dapat dipisahkan dari bagian bangunan, saling ketergantungan antara bangunan dan bagian-bagiannya berkelanjutan sepanjang umur bangunan.

Eko-arsitektur menonjolkan arsitektur yang berkualitas tinggi meskipun kualitas di bidang arsitektur sulit diukur dan ditentukan, tak ada garis batas yang jelas antara arsitektur yang bermutu tinggi dan arsitektur yang biasa saja. Fenomena yang ada adalah kualitas arsitektur yang hanya memperhatikan bentuk dan konstruksi gedung dan cenderung kurang memperhatikan kualitas hidup dan keinginan pemakainya, padahal mereka adalah tokoh utama yang jelas.

Dalam pandangan eko-arsitektur gedung dianggap sebagai makhluk atau organik, berarti bahwa bidang batasan antara bagian luar dan dalam gedung tersebut, yaitu dinding, lantai, dan atap dapat dimengerti sebagai kulit ketiga manusia (kulit manusia sendiri dan pakaian sebagai kulit pertama dan ke dua). Dan harus melakukan fungsi pokok yaitu bernapas, menguap, menyerap, melindungi, menyekat, dan mengatur (udara, kelembaban, kepanasan, kebisingan, kecelakaan, dan sebagainya). Oleh karena itu sangat penting untuk mengatur sistem hubungan yang dinamis antara bagian dalam dan luar gedung. Dan eko-arsitektur senantiasa menuntut agar arsitek (perencana) dan penguna gedung berada dalam satu landasan yang jelas.

2. Dasar-dasar Arsitektur Ekologi
Arsitektur atau eko-arsitektur lebih indah, lebih tepat guna dari pada gedung-gedung biasanya, yang menonjol adalah arsitektur yang berkualitas tinggi. Kualitas biasanya sulit diukur dan ditentukan, terlebih lagi dari bidang arsitektur. Dimana garis batas antara arsitektur yang bermutu tinggi (berkualitas) dan arsitektur yang biasa saja.
Pembahasan kualitas di bidang arsitektur biasanya hanya memperhatikan bentuk gedung dan konstruksinya, tetapi mengabaikan tokoh utamanya yaitu manusia. Dalam eko-arsitektur terdapat dasar-dasar pemikiran yang perlu diketahui, antara lain :
1. Holistik
Dasar eko-arsitektur yang berhubungan dengan sistem keseluruhan, sebagai satu kesatuan yang lebih penting dari pada sekedar kumpulan bagian.
2. Memanfaatkan pengalaman manusia
Hal ini merupakan tradisi dalam membangun dan merupakan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia.
3. Pembangunan sebagai proses dan bukan sebagai kenyataan tertentu yang statis.
4. Kerja sama antara manusia dengan alam sekitarnya demi keselamatan kedua belah pihak.

Dengan mengetahui dasar-dasar eko-arsitektur di atas jelas sekali bahwa dalam perencanaan maupun pelaksanaan, eko-arsitektur tidak dapat disamakan dengan arsitektur masa kini. Perencanaan eko-arsitektur merupakan proses dengan titik permulaan lebih awal. Dan jika kita merancang tanpa ada perhatian terhadap ekologi maka sama halnya dengan bunuh diri mengingat besarnya dampak yang terjadi akibat adanya klimaks secara ekologi itu sendiri. Adapun pola perencanaan eko-arsitektur yang berorientasi pada alam secara holistik adalah sebagai berikut :
a. Penyesuaian pada lingkungan alam setempat.
b. Menghemat energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengirit penggunaan energi.
c. Memelihara sumber lingkungan (air, tanah, udara).
d. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam dengan penggunaan material yang masih dapat digunakan di masa depan.
e. Mengurangi ketergantungan pada pusat sistem energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah).
f. Penghuni ikut secara aktif dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan.
g. Kedekatan dan kemudahan akses dari dan ke bangunan.
h. Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhan sehari-harinya.
i. Menggunakan teknologi sederhana (intermediate technology), teknologi alternatif atau teknologi lunak.

3. Bangunan sebagai kulit ketiga manusia

Memperhatikan gedung sebagai makhluk organik, berarti bahwa bidang batasan antara bagian dalam dan bagian luar gedung tersebut yaitu dinding, lantai dan atap, dapat di artikan sebagai kulit manusia yang ketiga (kulit manusia sendiri dan pakaian sebagai kulit pertama dan kedu) dan harus melakukan fungsi-fungsi pokok sebagai berikut: bernafas, menguap, menyerap, melindungi, menyekat, dan mengatur udara, kelembapan, kepanasan, kebisisngan, kecelakaan, kegunaan dan sebagainya.

Sayangnya hampir semua gedung modern yang merupakan sistem tertutup menggunakan bahan sintetis atau bahan yang canggih seperti misalnya kaca atau aluminium yang tidak dapat bernafas dan menguap, dengan memakai penghawaan teknis (AC) daripada penyejuk udara secara alamiah atau pemakaian lapisan dinding serta langit-langit yang tipis dengan permukaann yang licin dank eras sehingga tidak menyerap bising dan panas.

Menyadari hal-hal tersebut maka perencanaan arsitektur, penentuan struktur gedung dan konstruksi, serta pemilihan bahan bangunan semuanya harus dilakukan dengan teliti dan penuh kepekaan karena kita membicarakan kulit ketiga manusia dan kualitas arsitektur.

Sebaiknya di pilih bahan bangunan yang sedemikian rupa sehingga perpengaruh baik terhadap penghuni seperti kayu, bambu, serat-serat, daun-daunan, batu bata, batu alam, ubin bata tanah liat, plasteran tanpa semen dan sebagainya, dengan cat, pengawetan, dan finishing lainnya yang alamiah juga.

4. Unsur pokok arsitektur ekologi
a. Udara
Udara untuk bernafas . hubungann erat antara udara pernafasan dan kehidupan adalah pengalaman kehidupan manusia. Makin tercemar udara maka kualitas kehidupan semakin menurun,
b. Air
Air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi.
c. Api
Api (energi), sebagai sumber energy dan sumber salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup.
d. Bumi
Bumi menjadi sumber bahan baku dan menjadi tempat kehidupan makhluk hidup.

5. Ekologi dan Arsitektur Ekologi
Atas dasar-dasar pengetahuan arsitektur ekologi yang telah di uraikan , maka perhatian pada arsitektur sebagai ilmu teknik di alihkan kepada arsitektur kemanusiaan yang memperhitungkan juga keselarasan dengan alam dan kepentingan manusia penghuninya.
Pembangunan rumah atau tempat tinggal sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya di namakan arsitektur ekologis atau eko-arsitektur.

ddddddddd

Sumber: Heinz Frick FX. Bambang Sukianto 1998.
Gambar 1. Konsep eko-arsitektur yang holistis (sistem keseluruhan)
Sebenarnya, eko-arsitektur tersebut juga mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energy surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan.
Maka istilah eko-arsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung semua bidang. Eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur kerena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun ,eko-arsitektur mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya.

6. Keseimbangan dengan alam
Pada penentuan lokasi gedung di perhatikan fungsi dan hubungannya dengan alam, seperti matahari, arah angin, arah hujan, aliran air di bawah tanah, dan sebagainya. Setiap serangan terhadap alam mengakibatkan suatu luka yang mengganggu keseimbangannya.
Dengan sadar atau tidak sadar manusia telah menghancurkan keseimbangan dengan alamnya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara makrosmos dan mikrosmos. Seperti manusia dalam lingkungan ilmiah, sebenarnya menjadi spesialias hanya dalam aspek keahliannya tetapi tetap bersatu di dalam wadah kemanusiaan.
Maka pengertian keseimbangan dengan alam mengandung kesatuan makhluk hidup (termasuk manusia) dengan alam sekitarnya secara holistis. Yang perlu di tinjau dalam keseimbangan dengan alam antara lain:
Pada bagian persyaratan kenyamanan telah dibicarakan persoalan pencahayaan, iklim dan kelembapan, serta kebersihan udara. Dalam rangka persyaratan kenyamanan, masalah yang harus diperhatikan terutama berhubungan dengan ruang dalam. Tentu saja masalah tersebut mendapat pegaruh besar dari alam dan iklim tropis di lingkungan sekitarnya, yaitu sinar matahari dan orientasi bangunan, angin dan pengudaraan ruangan, suhu perlindunga terhadap panas, curah hujan dan kelembapan udara.

7. Alam sebagai pola perencanaan
Struktur-struktur alam selalu terbentuk sebagai peredaran alam. Sebuah rumah adalah buatan manusia; walaupun demikian, menurut paham orang jawa rumah di anggap milik wahyu. Berarti rumah juga jadi organisme alam, seperti ada anggapan bahwa seluruh dunia juga jadi organism.
Organisme alam yang mengalami kelahiran, kehidupan, dan kematian sebagai konsep mikrosmos yang meniru makrosmos yang tidak terhingga. Alam sebagai pola perencanaan eko-arsitektur yang holistis kemudian dapat di simpulkan dengan persyaratan berikut:
a. Penyesuaian pada lingkungan alam setempat
Dampak positif terhadap lingkungan yang dapat di capai oleh arsitektur ekologis makin besar, makin banyak tuntutan ekologis pada tempat tertentu dapat di peroleh. Persyaratan yang menguntungkan adalah konsep tata kampong atau tata kota dalam skala cukup luas.

b. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengirit penggunaan energy
Energi yang dapat di perbaharui berhubungan dengan teknologi baru dan kurang membebani lingkungan alam jika di bandingkan dengan sumber energi yang terbatas. Penggunaan energi surya (air panas, listrik), angin (penyejuk udara, listrik dan pompa air), arus air sungai (pengairan, listrik), atau ombak laut (listrik) dapat di integrasikan dalam proyek eko-arsitektur.

c. Memelihara sumber lingkungan
Setiap kegiatan manusia, apakah membangun rumah atau menjalankan kendaraan bermotor, merusak sebagian dari lingkungannya dan mencemari udara (gas buangan, asap, kebisingan), tanah (jalan raya dan gedung mengganti lahan rumput), dan air (pencemaran udara mengakibatkan air hujan asap, perembesan air kotor mencemari sumber air minum.

d. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam
Karena semua ekosistem dapat dimengerti sebagai peredaran alam, harus diperhatikan supaya kegiatan manusia jangan merusaknya. Semua kegiatan baru seperti misalnya mengguanakan untuk membangun rumah harus dilakukan sedemikian rupa sehingga rantai bahannya berfungsi juga sebagai peredaran.

e. Mengurangi ketergantungan pada sistem pusat energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah)
Setiap jaringan energi seperti listrik atau air minum membutuhkan banyak energi dalam persediaan dan mengakibatkan banyak kerugian. Pembuangan air limbah/mengancam lingkungan alam dan sumber air minum. Jika energy dibangkitkan pada tempat (misalnya energy surya) dan air limbah di olah langsung dan secara alami, ketergantungan dan kehilangan (transmission loss) dapat dicegah.

f. Menggunakan teknologi sederhana
Dampak buruk dan negatif teknologi dapat diatasi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi sederhana (intermediate technology), teknologi alternatif, atau teknologi lunak dari pada teknologi high-tech yang juga di artikan sebagai teknologi keras.

Pembanguna secara ekologis berarti pemanfaatan prinsip-prisnsip ekologis pada perencanaan lingkungan buatan. Pada pembangunan biasa seluruh gedung berfungsi sebagai sistem yang memitas, yang mengurangi kualitas lingkungan (pass trough system).

ARSITEKTUR BIOLOGI

Dasar kehidupan kita antara lain mencakup pembangunan dan pemukiman. Dasar ini sebenarnya menjadi titik pangkal cara kita membangun. Akan tetapi dewasa ini banyak hal tentang dasar-dasar kehidupan itu telah disingkirkan.
Salah satu tujuan penting dari cara membangun, ialah perlindungan terhadap penghuni. Perencanaan proyek besar – juga di Indonesia – pada tahun-tahun yang lalu sering lebih banyak memperhatikan masalah teknis dan bahan bangunan daripada kenyamanan dan perlindungan penghuninya. Hasil arsitektur atau bangunan yang dianggap modern sering kali tidak sesuai untuk tempat kediaman atau pemukiman manusia.
Kehidupan manusia bersegi dua, yaitu alam dan teknik. Teknik dilahirkan dimana terdapat kekurangan. Dalam hal ini teknik diciptakan sebagai alat pembantu/buatan untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi karena proses biologic yang terlambat atau memakan waktu yang terlalu lama. Akan tetapi penggunaan teknik yang berlebihan mengakibatkan keadaan kritis dalam kaitannya dengan biologi, psikologi, dan ekologi. Keadaan kritis tersebut merupakan harga yang harus dibayar atas keuntungan teknik yang sangat terbatas. Dalam hal ini arsitektur biologic akan mempergunakan teknologi alam untuk menetralisasi keadaan kritis tersebut. Arsitektur biologic adalah sebagian dari arsitektur ekologik yang jauh lebih luas dan rumit karena juga memperhatikan pengaruh pembangunan alternatif, bionic (teknik dan konstruksi biologic), iklim dan keadaan setempat serta biologi pembangunan.
Atas dasar pengetahuan di atas, maka perhatian kepada arsitektur teknik dialihkan kepada arsitektur kemanusiaan yang memperhitungkan juga keselarasan dengan alam maupun kepentingan manusia penghuninya. Pembangunan menurut kebutuhan manusia itu kita namakan pembangunan secara biologis atau arsitektur biologis. Biologis berasal dari kata à (bios, bahasa Yunani), yang berarti alah kehidupan/alam tumbuh-tumbuhan dan à (logos, bahasa Yunani) berarti dunia teratur, dunia berakal. Rumah tempat tinggal boleh dianggap sebagai suatu susunan organis, yang berfungsi sebagai kulit manusia yang ketiga (pakaian sebagai kulit kedua). Istilah arsitektur biologis tersebut memperlihatkan hubungan erat antara manusia dan alam sekitar. Jadi :

“Arsitektur Biologis berart ilmu penghubung antara manusa dan lingkungannya secara keseluruhan”

Titik berat definisi tersebut di atas terletak pada kata keseluruhan. Hanya penyelesaian secara interdisipliner memungkinkan pengertian sepenuhnya. Hubungan-hubungan arsitektur biologis dapat diperlihatkan sebagai
berikut:

1

Daftar kata dan istilah di atas menentukan hubungan erat antara bagian arsitektur/pembangunan, biologi/kehidupan dan logos/dunia teratur secara interdisipliner.
Jikalau kemanusiaan dan kebudayaan tidak menjadi pusat pada penyelesaian arsitektur/pembangunan, maka prinsip biologis diabaikan. Bila itu terjadi, arsitektur dan teknik di bidang bangunan perumahan hanya akan membentuk rumah dan tempat kediaman tanpa roh dan jiwa, tanpa rasa kemanusiaan. Manusia sebagai penghuni gedung dan bangunan tersebut akan terasing.
Kehidupan, pemukiman dan pembangunan merupakan materi yang rumit dan berlapis majemuk. Penyelesaian yang baik hanya dapat dihasilkan dalam kerja sama antara berbagai unsur yang terkait.
Pentingnya arsitektur dan arsitek dicerminkan oleh komposisi dan penghubungan bagian-bagian sebagai sesuatu yang harmonis dan kompleks. Kualitas bangunan dengan bagian-bagian material dan rohani menentukan kualitas lingkungan hidup manusia. Perhatian terhadap tiap-tiap bagian yang mempengaruhi kualitas kehidupan, dilakukan oleh arsitektur biologis.

ARSITEKTUR LINGKUNGAN

A. Definisi Arsitektur Lingkungan
Definisi jasa arsitektur menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 adalah jasa konsultasi arsitek, yaitu mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan sebagainya.
Selain definisi di atas, terdapat beberapa definisi arsitektur berasal dari sumber acuan lainnya, yaitu:
1. Berdasarkan kamus, kata arsitektur (architecture ), berarti seni dan ilmu membangun bangunan. Menurut asal kata yang membentuknya, yaitu Archi = kepala, dan techton = adalah karya kepala tukang. Arsitektur dapat pula diartikan tukang, maka architecture sebagai suatu pengungkapan hasrat ke dalam suatu media yang mengandung keindahan.
2. Berdasarkan anggaran dasar Ikatan Arsitektur Indonesia, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia.
3. Berdasarkan wikipedia, arsitektur adalah aktivitas desain dan membangun sebuah gedung serta struktur fisik lainnya, yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan tempat berteduh bagi kepentingan sosial. Dalam definisi yang lebih luas, arsitektur juga meliputi desain dari keseluruhan lingkungan bangunan, dari level makro, yaitu bagaimana bangunan dapat bersatu dengan bentang di sekitarnya sampai dengan tingkat mikro dari arsitektur atau detil konstruksi, misal: furnitur.
Definisi asitektur sebenarnya sangatlah luas. Definisi arsitektur pun hingga saat ini masih sering diperdebatkan. Tetapi dalam rangka pengembangan peta jalan pengembangan industri arsitektur ini, maka arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang dari tingkat makro sampai dengan tingkat mikro.
Pada skala makro, arsitektur berkaitan dengan perencanaan tata kota (town planning, hingga perencanaan transportasi, urban/rural planning ), landscape planning, urban design. Sedangkan dalam skala mikro dimulai dari perencanaan interior ruangan hingga bangunan termasuk eksterior maupun taman.

Definisi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Dari uraian di atas, dapat di katakan bahwa definisi arsitektur lingkungan adalah ilmu bangun membangun yang berkaitan dengan perencanaan tata kota, landscape planning, urban design, interior maupun eksterior yang memperhatikan kondisi fisik sumber daya alam, yang meliputi air, tanah, udara, iklim, cahaya, bunyi dan kelembapan. Arsitektur lingkungan sangat berkaitan erat dengan arsitektur hijau (green architectur) karena sama – sama berhubungan dengan sumber daya alam.
B. Aspek – aspek yang Mempengaruhi
Dalam mengusung tema Arsitektur Lingkungan, ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut.
1. Material Organik
Material yang di maksud secara ekologi adalah material yang ramah lingkungan, dan mudah di dapat, sebenarnya tidak larangan jika harus menggunakan bahan – bahan modern yang ada, hanya saja volume penggunaan yang harus ada kesepakatan, di samping bahan konvensional secara umum dan moderen , material Ekologis secara spisifikasi dapat kita bedakan sebagai berikut:
– Pondasi, dapat menggunakan material : batu kali, batu gunung, kayu / bamboo sebagai pasak bumi

– Dinding, dapat menggunakan bahan bamboo, batu bata, kayu, tanah liat,bahan daur ulang darikertas

– Jendela, dapat menggunakan kayu, bamboo, kertas, ( secara teknis dapat kita gunakan sebagai tiraiatap, dapat menggunakan daun – daunan, bamboo,kayu, dan lainnya
2. Sirkulasi Udara

Bangunan Ekologi secara umum memaksimalkan sirkulasi udara secara alami dan memminimalkan penggunaan udra buatan seprti AC, Kipas angin, Exhause, dll. Jendela serta ventelasi yang di terapkan pada bangunan haru s juga di sesuai dengan arah angin, penerapan atap bangunan tradisional adalah salah satu solusi untuk memberikan kenyamanan dalam ruang,atap yang tinggi juga membuat udara dapat mengatur pola sirkulasinya, Angin juga berlaku dapat kasar terhadap lingkungan serta fisik bangunan,jadi perlu di adakan antisipasi terhadap pengaruh negative angin, seperti, pembuatan ventilasi / bukaan secara maksimal, pemasangan tirai – tirai, penaman pohon – pohon atau tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

3. Bentuk Masa Bangunan

Bentuk masa bangunan secara ekologi, yaitu pengadopsian bentuk – bentuk yang ramah lingkungan, seperti : Bentuk Arsitektur Tradisional local, Bentuk masa bangunan lebih terbuka sehingga ada keterikatan antara lingkungan dan bangunan atau sebaliknya, di mensi bangunan di olah semaksimal mungkin sehingga tidak terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap bangunan penduduk local, bentuk bangunan juga di sesuaikan dengan material yang di gunakan

4. Penghijauan (Vegetasi)

Penghijauan sangatlah penting untuk tetap terjaganya kualitas lingkungan yang berkelanjutan, penerapan bangunan di daerah – daerah lingkungan hutan yang terjaga dan di lindungi dapat menimbulkan resiko yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan, seperti yang telah kita bahas di atas, bahwa perencanaan bangunan harus di melalui studi lingkungan terlebi dahulu.

Arsitektur Lingkungan selain dari pada bentuk masa bangunan, material, tata ruang atau pun nilai kearifan lokal yang ada, juga adalah kepedulian kita sendiri terhadap bangunan tersebut, bagaimana kita mengartikan fungsi dari pada bangunan tersebut,bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita merawatnya.

Perbedaan Arsitektur Ekologi, Biologi, dan Lingkungan :
Arsitektur Ekologi menerapkan segala jenis makhluk hidup (tumbuhan, binatang, manusia) dan lingkungannya (cahaya, suhu, curah hujan, kelembapan, topografi, dsb). Demikian juga prosese kelahiran , kehidupan, pergantian generasi, dan kematian yang semuanya menjadi bagian dari pengetahuan manusia. Pembangunan secara ekologis berarti pemanfaatan prinsip-prisnsip ekologis pada perencanaan lingkungan buatan. Pada pembangunan biasa seluruh gedung berfungsi sebagai sistem yang memitas, yang mengurangi kualitas lingkungan (pass trough system). Sedangkan, Arsitektur Biologi “Arsitektur Biologis berart ilmu penghubung antara manusa dan lingkungannya secara keseluruhan” Salah satu tujuan penting dari cara membangun, ialah perlindungan terhadap penghuni. Dan yang terakhir Arsitektur Lingkungan Penghijauan sangatlah penting untuk tetap terjaganya kualitas lingkungan yang berkelanjutan, penerapan bangunan di daerah – daerah lingkungan hutan yang terjaga dan di lindungi dapat menimbulkan resiko yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan, seperti yang telah kita bahas di atas, bahwa perencanaan bangunan harus di melalui studi lingkungan terlebi dahulu.

Referensi
(http://jakartakreatif.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39:pengertian-arsitektur&catid=11:arsitektur&Itemid=102&lang=en;
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan;
http://arsitekturlingkungan.blogspot.com/2009/04/arsitektur-lingkungan.html)
Sumber : Arsitektur dan Lingkungan – Ir. Heinz Frick
http://eprints.undip.ac.id/32380/
http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_ekologi